@klik.fakta: Usai memancing perhatian publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU. Sebelumnya, lewat peraturan itu, ijazah Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) masuk jadi salah satu dokumen yang dirahasiakan. Keputusan itu menimbulkan kekecewaan berbagai pihak. Pada akhirnya KPU RI menggelar konferensi pers pada Selasa (16/9) untuk mencabut peraturan itu. Dasar pencabutan ini, kata Ketua KPU RI Affifuddin, lantaran mendapat.... Selengkapnya baca di: https://klikfakta.com/2025/09/aturan-dibatalkan-kpu-ijazah-capres-cawapres-tidak-lagi-rahasia/ #newsupdate #viraltiktok #kpu #ijazahcaprescawapres #berandamu

Klik Fakta
Klik Fakta
Open In TikTok:
Region: ID
Tuesday 16 September 2025 10:35:47 GMT
152499
831
240
48

Music

Download

Comments

f474r_chaliq
f474r :
tumben kpu rubah aturan......kira2 siapa ya yg bisa menyuruh kpu berubah
2025-09-16 11:16:07
12
sumana.adi.adi
sumana adi :
hanya untuk melindungi ijazah jokowi dan gibran doang
2025-09-16 13:26:18
16
arieasyari1
user4549024372405 :
Ra meleh sopo2 .. yen KPU ne ga di ganti..
2025-09-16 11:07:53
3
imdadulhakam
BARIQLI :
Baru kali ini mulyono gagal mengobrak abrik kpu
2025-09-16 11:02:57
27
sarapanmbania
sarapan mba nia :
cari dalangnya
2025-09-16 11:48:37
4
sofyanjabar1
sofyanjabar :
mencla mencle buat aturan
2025-09-16 11:36:23
12
wong.sabar719
Wong gunung :
bisa terdengar jelas detak jantung sama nafasnya ngos"an membaca kputusan pembatalan aturan yg baru sja di kluarkn... ada rasa tkut SM majikanya AP ya
2025-09-16 12:00:42
0
bennyimpek
Benny Impek :
GROGI pak nyantai aj 🤣🤣🤣
2025-09-16 13:46:27
4
bakulsepatu.69
@bakulsepatu69 :
g usah gonta ganti peraturan ya gitu akhirnya terjerat aturanya sendiri..kata mulyono dulu..banyak aturan akhirnya dpt blimbing sayur lol
2025-09-17 01:29:48
0
heryzon706
pengiran setia🤣🤣 :
plin plan KPU ada apa pak
2025-09-16 15:07:43
3
peranutama1234
🥜🥜tukang kulub suuk🥜🥜 :
kalo pejabat abal2 ya gini,,kok rata2 pejabat titipan Mulyono kayak gini semua bikin keputusan,,selang kemudian klarifikasi 😭😭😭
2025-09-16 20:56:32
0
muhammadiqbal45048
muhammadiqbal45048 :
ternak Mulyono palingan ge ini orang KPU
2025-09-16 11:45:52
9
bangnavi
Bang Navi :
takut dia sama massa
2025-09-16 11:58:40
2
rijalmandorsipil
Bakul sendok :
hahahaha lagian nutup nutupi siapa si bro
2025-09-16 11:41:40
4
oncom4078
Sumintal Gutil :
spt ini aja kah orang2 KPU.coba rekrut yg bener lah
2025-09-16 11:53:11
6
helmifdnxxj
Helmi :
laporkan seluruh komisioner KPU Republik ke DKPP berhentikan tidak profesional
2025-09-17 06:02:07
0
agustriaaa05
Agus :
jangan ada rakyat yang memilih capres cawpre kalau datanya di rahsiakan ,
2025-09-16 12:42:11
0
ahmadmahdya
ahmadmahdya :
karna ijazahnya dah selesai di rekayasa,makanya di buka ke publik..😂😂😂
2025-09-17 07:15:08
0
awiawi6702
Fauzi ozi :
jangan di batal kan dulu pak .soalnya rakyat belum bertamu ke kantor kpu
2025-09-16 15:19:47
0
aseprochmansyah2
Asep Rochmansyah :
betul pak KPU, untuk dibatalkan. jangan memancing rakyat ngopi dan singgah dirumah bapak
2025-09-16 19:10:30
0
tanjung6540
tanjung :
lembaga dan departemen lainnya supaya mengikuti aturan UUD 45 lagi.jangan bikin aturan yg menguntungkan golongan dan pribadi urusannya sekarang sama rakyat yg mengadili
2025-09-16 23:57:23
0
aangketumketum
aangketumketum :
pecat penjarakan ketua kpu
2025-09-16 15:35:18
0
rangik__
rangik :
wah aparat plongo2 konoha lg... apa yg diputuskan slalu ditarik.. kyk semua tanah ngangur di ambil negara... tabungan gk ada transaksi di ambil negara....😅😅
2025-09-16 11:54:34
0
baginda358
baginda358 :
aturan kok bolak BLK py iki
2025-09-16 11:38:51
5
supriyantoyanto697
Indra :
bikin aturan sendiri di batalkan sendir?i😂
2025-09-16 12:06:06
0
To see more videos from user @klik.fakta, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Saya membaca sebuah rilis dari BBC online, media internasional asal Inggris. Dalam laporan itu disebutkan bahwa pendapatan anggota DPR RI per bulan mencapai sekitar Rp104 juta. Angka ini ditambah tunjangan perumahan yang nilainya sekitar Rp50 juta, sementara gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan lainnya kurang lebih Rp54 juta. Jika ditotal, benar adanya bahwa penghasilan anggota DPR mencapai Rp154 juta per bulan. Kalau angka ini kita bagi 30 hari, maka setiap anggota DPR menerima lebih dari Rp3 juta per hari. Bandingkan dengan buruh outsourcing atau kontrak di Jakarta yang menerima upah minimum tertinggi, sekitar Rp5,2 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, penghasilan mereka hanya sekitar Rp170 ribu per hari. Artinya, pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari yang diterima anggota DPR. Ketidakadilan ini semakin jelas bila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, atau sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari. Lebih parah lagi nasib para pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab. Dengan semakin banyaknya jumlah driver, rata-rata pendapatan mereka kini hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau dibagi 30 hari, penghasilan mereka tidak lebih dari Rp20 ribu per hari. Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20 ribu. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa. Di sisi lain, rakyat menghadapi daya beli yang menurun, upah rendah, serta sistem kerja yang tidak memberikan masa depan karena praktik outsourcing dan sistem kemitraan yang eksploitatif. Buruh bisa dengan mudah di-PHK tanpa perlindungan jaminan sosial. Ironisnya, anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara itu, buruh yang bekerja puluhan tahun tetap dihantui ketidakpastian. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang melukai hati rakyat.
Saya membaca sebuah rilis dari BBC online, media internasional asal Inggris. Dalam laporan itu disebutkan bahwa pendapatan anggota DPR RI per bulan mencapai sekitar Rp104 juta. Angka ini ditambah tunjangan perumahan yang nilainya sekitar Rp50 juta, sementara gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan lainnya kurang lebih Rp54 juta. Jika ditotal, benar adanya bahwa penghasilan anggota DPR mencapai Rp154 juta per bulan. Kalau angka ini kita bagi 30 hari, maka setiap anggota DPR menerima lebih dari Rp3 juta per hari. Bandingkan dengan buruh outsourcing atau kontrak di Jakarta yang menerima upah minimum tertinggi, sekitar Rp5,2 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, penghasilan mereka hanya sekitar Rp170 ribu per hari. Artinya, pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari yang diterima anggota DPR. Ketidakadilan ini semakin jelas bila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, atau sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari. Lebih parah lagi nasib para pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab. Dengan semakin banyaknya jumlah driver, rata-rata pendapatan mereka kini hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau dibagi 30 hari, penghasilan mereka tidak lebih dari Rp20 ribu per hari. Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20 ribu. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa. Di sisi lain, rakyat menghadapi daya beli yang menurun, upah rendah, serta sistem kerja yang tidak memberikan masa depan karena praktik outsourcing dan sistem kemitraan yang eksploitatif. Buruh bisa dengan mudah di-PHK tanpa perlindungan jaminan sosial. Ironisnya, anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara itu, buruh yang bekerja puluhan tahun tetap dihantui ketidakpastian. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang melukai hati rakyat.

About