Perjanjian pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora tengah menuai sorotan. Pasalnya, salah satu klausul mengatur agar sekolah penerima manfaat wajib menjaga kerahasiaan bila terjadi insiden luar biasa, termasuk kasus keracunan. Aturan itu dianggap publik berpotensi membatasi keterbukaan informasi. Padahal, program MBG merupakan salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Koordinator Wilayah Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) Blora, Artika Diannita, menepis tudingan tersebut. Ia menegaskan poin tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup-nutupi masalah. “Bukan merahasiakan, tapi kita melaporkan ke SPPG, langsung ke pelayanan kesehatan. Jadi diselesaikan secara internal,” jelas Artika usai menghadiri audiensi dengan DPRD Blora, Kamis, 18 September 2025. Artika menambahkan, perjanjian serupa berlaku di seluruh Indonesia. Bahkan saat ini, menurutnya, sudah ada revisi yang sedang disosialisasikan secara bertahap ke sekolah-sekolah. Sebelumnya, DPRD Blora sudah meminta agar klausul bermasalah itu dicabut. Namun, Artika menegaskan pihaknya tetap mengacu pada arahan BGN Pusat selaku penanggung jawab program MBG. Dalam dokumen perjanjian tersebut terdapat sembilan poin utama. Dua di antaranya menjadi perbincangan publik: Poin ke-5: Kewajiban mengganti rugi Rp80 ribu untuk setiap alat makan yang rusak atau hilang. Poin ke-7: Komitmen menjaga kerahasiaan jika terjadi kejadian luar biasa, termasuk keracunan siswa. Follow terus @ayoindonesiacom #MBG #MBGBlora #viral - @ayoindonesiacom