@hincaippandjaitanxiii: Setiap tahun Mahkamah Agung (termasuk Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) memproduksi ratusan ribu putusan. Tapi tidak ada satu pun dari kita yang bisa menjawab dengan pasti: berapa yang benar-benar dijalankan. Karena sejak awal, sistem ini tak pernah meletakkan “eksekusi” sebagai bagian dari kehormatan hakim. Hakim cukup sampai di putusan. Selebihnya—nasib. Padahal tidak ada yang lebih membatalkan makna keadilan selain putusan yang tak berlaku. Ia dibacakan, dicatat, dilaporkan… tapi tak pernah menyentuh kenyataan. Negara kalah bukan karena pengadilan memutus salah. Tapi karena ketika ia menang pun, ia tetap tak mendapat apa-apa. Terutama dalam perkara keuangan atau perkara lain yang memuat ganti rugi ataupun denda. Ini pembiaran atas kerugian yang sebetulnya sudah dinyatakan sah untuk dikembalikan. Karena dalam logika sederhana saya, untuk apa menjadi hakim agung kalau putusan Saudara tak bisa diwujudkan? Itulah yang saya tanyakan kepada salah satu calon Hakim Agung pada fit and proper test, yakni Ennid Hasanudin. Bahkan saya juga mengemukakan pendapat saya soal pembentukan Badan Eksekusi Negara. Jawaban calon hakim agung tersebut bisa disimak secara utuh dalam video berikut.

Hinca IP Pandjaitan XIII

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 19 September 2025 09:28:32 GMT