@rrrabinarani: #🥵🥵🥵 #fypシ゚viral🖤tiktok

attitude😡 queen🇳🇵🫅

Open In TikTok:

Region: AE

Friday 19 September 2025 12:04:06 GMT

2884

562

57

10

Music

Download

No Watermark .mp4 (4.52MB) No Watermark(HD) .mp4 (4.52MB) Watermark .mp4 (4.6MB) Music .mp3

Comments

🔥⃝🕊️🇳oor👒🔥⃝🕊️ :

wow so cute 💐💐💐💐💐

2025-09-21 02:29:48

0

MD Azad :

🌹🌹🌹

2025-09-20 08:07:01

1

Mdabdularaja2 :

❤️❤️❤

2025-09-20 06:21:25

1

Mdabdularaja2 :

🙂🙂🙂

2025-09-20 06:21:23

1

Mdabdularaja2 :

❤❤❤

2025-09-20 06:21:21

1

akrajansari187 :

❤️❤️❤️❤

2025-09-20 06:14:49

1

Î ãm🤲 mûsã💞💞lîm ❣️❣️gîrl💖 :

🥰🥰🥰

2025-09-20 05:01:08

1

K Å B Ï R-Ā Ñ S À R Î :

🥰🥰🥰

2025-09-20 04:49:42

1

Rajan kapoor123 :

🥰❤️😜

2025-09-20 04:19:12

1

Md FARIYAD :

🥰

2025-09-20 03:52:37

1

𝐁𝐇𝐎𝐉Ꮲ𝐔𝐑𝐈𝐘𝐀 𝐑𝐀𝒁𝐀🦅 :

💓☺

2025-09-20 03:51:26

1

sudhiryadav @64 :

🥰🥰🥰

2025-09-20 02:49:11

1

🇳🇵 Mahamad🇵🇸Jᴀʜɪʀ࿐🇲🇾 :

👌👌👌

2025-09-20 02:32:48

1

Alok kushwaha :

❣️❣️❣

2025-09-20 01:59:38

1

(🥀Muslim❣️bhaijaan 🥀) :

🥰🥰🥰

2025-09-20 01:47:36

1

ILOVE💋💋💋you 😘😘😘JAAN🫶🫶 :

🥰🥰🥰

2025-09-20 01:41:44

1

samimkhan8085 :

♥♥♥

2025-09-20 01:23:32

1

samimkhan8085 :

♥️♥️♥

2025-09-20 01:23:29

1

⚡𝑺ᵅ𝐧ᵅ𝖗ϋℓ|₂₂₀⚡ :

🥰🥰🥰

2025-09-20 00:49:17

1

Javed khan :

🥰👌🤟💞💞👌

2025-09-20 00:36:31

1

×͜× Ꮢᴏʟᴇx ✸࿐ :

🥰🥰🥰

2025-09-20 00:34:40

1

asif.. :

😁😁😁

2025-09-20 00:32:53

1

(★Alina Queen★) :

🥰🥰🥰

2025-09-20 00:20:12

1

🔥𝐈𝐌𝐑𝐀𝐍 𝟔𝐓𝟗🔥🇶🇦 :

❣❣❣❣

2025-09-19 22:41:10

1

nasimha ❤️Reddy ❤️‍🩹💔🤟🇳🇵 :

👌👌👌

2025-09-19 20:48:57

1

To see more videos from user @rr__rabina__rani, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Ada beberapa “pertanyaan serius” dari beberapa kolega yang masuk di WA saya, perihal “Potensi Hasil Pilkada Kota Bima tahun 2024” untuk diajukan ke MKRI. Berikut secara singkat pandangan hukum saya: a. Permohonan Sengketa Hasil Pilkada Kota Bima tahun 2024 harus diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Kota Bima; b. Untuk dapat mengajukan gugatan ke MK, pemohon harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2016 Pasal 158 ayat (2): “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (DUA PERSEN) DARI TOTAL SUARA SAH hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Data BPS terakhir diperbarui 20 Februari 2024 Penduduk Kobi 163.604 jiwa, Oh ya saya juga mendapatkan informasi bahwa selisih antara paslon 1 dan 2 sekitar 2,9% melewati batas syarat formil 2%; c. Oke kembali ke laptop, secara normatif angka 2,9% tidak memenuhi syarat ambang batas sebagai mana yang diatur Pasal 158 UU Pilkada itu, MK berhak menolak permohonan pemohon dalam proses dismissal (proses pendaftaran perkara); d. Namun dalam perkembangannya, MK telah mengubah sikap saat memberlakukan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan perselisihan hasil pilkada; e. di sinilah SISI menariknya, MK tidak kaku dan saklek dengan ketentuan tersebut! MK dapat saja membuka kemungkinan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas ketentuan Pasal 158 tersebut, bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga diputuskan, tergantung Kemampuan pemohon dalam meyakinkan Mahkamah; f. Lantas, apa yang mendasari perubahan sikap MK? hal semacam ini bisa terjadi jika pemohon dapat meyakinkan Mahkamah tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik; “Misalnya, pemohon nantinya bisa meyakinkan kepada Mahkamah bahwa dalam proses penetapan hasil pilkada yang dilakukan oleh termohon ada kesalahan atau kelalaian TERMASUK ada peristiwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM); g. Di sinilah kuncinya: kemampuan pemohon dalam meyakinkan Mahkamah membuka kemungkinan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas ketentuan Pasal 158 UU Pilkada bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga diputuskan.... #KodeMadani #fakultashukum #ilmuhukum #ilmuhukum #advokatbima #kuliahHukum #pilkada2024 #pilkada

Ada beberapa “pertanyaan serius” dari beberapa kolega yang masuk di WA saya, perihal “Potensi Hasil Pilkada Kota Bima tahun 2024” untuk diajukan ke MKRI. Berikut secara singkat pandangan hukum saya: a. Permohonan Sengketa Hasil Pilkada Kota Bima tahun 2024 harus diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Kota Bima; b. Untuk dapat mengajukan gugatan ke MK, pemohon harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 2016 Pasal 158 ayat (2): “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (DUA PERSEN) DARI TOTAL SUARA SAH hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Data BPS terakhir diperbarui 20 Februari 2024 Penduduk Kobi 163.604 jiwa, Oh ya saya juga mendapatkan informasi bahwa selisih antara paslon 1 dan 2 sekitar 2,9% melewati batas syarat formil 2%; c. Oke kembali ke laptop, secara normatif angka 2,9% tidak memenuhi syarat ambang batas sebagai mana yang diatur Pasal 158 UU Pilkada itu, MK berhak menolak permohonan pemohon dalam proses dismissal (proses pendaftaran perkara); d. Namun dalam perkembangannya, MK telah mengubah sikap saat memberlakukan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan perselisihan hasil pilkada; e. di sinilah SISI menariknya, MK tidak kaku dan saklek dengan ketentuan tersebut! MK dapat saja membuka kemungkinan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas ketentuan Pasal 158 tersebut, bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga diputuskan, tergantung Kemampuan pemohon dalam meyakinkan Mahkamah; f. Lantas, apa yang mendasari perubahan sikap MK? hal semacam ini bisa terjadi jika pemohon dapat meyakinkan Mahkamah tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik; “Misalnya, pemohon nantinya bisa meyakinkan kepada Mahkamah bahwa dalam proses penetapan hasil pilkada yang dilakukan oleh termohon ada kesalahan atau kelalaian TERMASUK ada peristiwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM); g. Di sinilah kuncinya: kemampuan pemohon dalam meyakinkan Mahkamah membuka kemungkinan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas ketentuan Pasal 158 UU Pilkada bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara hingga diputuskan.... #KodeMadani #fakultashukum #ilmuhukum #ilmuhukum #advokatbima #kuliahHukum #pilkada2024 #pilkada

nothing could ever prepare you for hearing love live #wavetoearth #wte #danielkim #concert #fyp

nothing could ever prepare you for hearing love live #wavetoearth #wte #danielkim #concert #fyp

#danzaljubljenih #ValentinesDay #valentinovo #sretan #zaljubljeni #ljubav #Love #burek #fypシ #viralvideo #foryou #bih #balkan #VoiceEffects

#danzaljubljenih #ValentinesDay #valentinovo #sretan #zaljubljeni #ljubav #Love #burek #fypシ #viralvideo #foryou #bih #balkan #VoiceEffects

vou fazer sorteios no insta me sigam la pra participar :) #escola #faculdade

vou fazer sorteios no insta me sigam la pra participar :) #escola #faculdade

That Marcus Rashford technique 🪄 #england #threelions #marcusrashford @marcusrashford

That Marcus Rashford technique 🪄 #england #threelions #marcusrashford @marcusrashford

About

Robot

Legal

Privacy Policy