@mero14250: #foryou #viral #vypシ #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂

(مريومة) لحياه مش مفهومة🙂✨
(مريومة) لحياه مش مفهومة🙂✨
Open In TikTok:
Region: EG
Friday 19 September 2025 21:49:54 GMT
5291
162
0
18

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @mero14250, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Jangan sampai ketinggalan informasi penting! Untuk mengetahui detail pelayanan Kanwil Kemenkum DIY, kunjungi  https://jogja.kemenkum.go.id/ sekarang. Ada banyak info bermanfaat menanti! Kementerian Hukum (Kemenkum) Melayani terkait 1. Administrasi Hukum Umum (AHU): Badan Hukum: Pendaftaran, perubahan, dan pembubaran badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, dan Perseroan Perorangan. Ini termasuk pelayanan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Kewarganegaraan: Permohonan pewarganegaraan, surat keterangan kewarganegaraan, dan aplikasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE). Kenotariatan: Pengesahan akta notaris, pendaftaran wasiat, dan hal-hal terkait kenotariatan. Fidusia: Pendaftaran jaminan fidusia secara online. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS): Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS. Legalisasi Dokumen: Legalisasi dokumen yang diperlukan untuk keperluan internasional. 2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Pendaftaran HKI: Pelayanan pendaftaran berbagai jenis HKI, meliputi: Merek Paten Desain Industri Hak Cipta Indikasi Geografis Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Rahasia Dagang Penegakan Hukum HKI: Fasilitasi dan penanganan penegakan hukum terkait pelanggaran HKI. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK): Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal. 3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Penyusunan Peraturan: Perumusan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan (termasuk Raperda di tingkat daerah). Pembinaan Hukum Nasional: Kegiatan terkait pengembangan dan pembinaan hukum nasional. 4. Bantuan Hukum: Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, baik dalam kasus litigasi maupun non-litigasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Bantuan Hukum. 5. Layanan Umum dan Informasi: Pengaduan Masyarakat (WBS Kemenkum): Melalui situs atau aplikasi seperti LAPOR! untuk melaporkan pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dll. Informasi Hukum: Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), perpustakaan hukum, dan jurnal hukum. Pendidikan dan Pelatihan: Pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum  #kanwilkemenkumjogja #kanwilkemenkumdiy #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak
Jangan sampai ketinggalan informasi penting! Untuk mengetahui detail pelayanan Kanwil Kemenkum DIY, kunjungi https://jogja.kemenkum.go.id/ sekarang. Ada banyak info bermanfaat menanti! Kementerian Hukum (Kemenkum) Melayani terkait 1. Administrasi Hukum Umum (AHU): Badan Hukum: Pendaftaran, perubahan, dan pembubaran badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, dan Perseroan Perorangan. Ini termasuk pelayanan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Kewarganegaraan: Permohonan pewarganegaraan, surat keterangan kewarganegaraan, dan aplikasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE). Kenotariatan: Pengesahan akta notaris, pendaftaran wasiat, dan hal-hal terkait kenotariatan. Fidusia: Pendaftaran jaminan fidusia secara online. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS): Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS. Legalisasi Dokumen: Legalisasi dokumen yang diperlukan untuk keperluan internasional. 2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Pendaftaran HKI: Pelayanan pendaftaran berbagai jenis HKI, meliputi: Merek Paten Desain Industri Hak Cipta Indikasi Geografis Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) Rahasia Dagang Penegakan Hukum HKI: Fasilitasi dan penanganan penegakan hukum terkait pelanggaran HKI. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK): Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal. 3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Penyusunan Peraturan: Perumusan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan (termasuk Raperda di tingkat daerah). Pembinaan Hukum Nasional: Kegiatan terkait pengembangan dan pembinaan hukum nasional. 4. Bantuan Hukum: Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, baik dalam kasus litigasi maupun non-litigasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Bantuan Hukum. 5. Layanan Umum dan Informasi: Pengaduan Masyarakat (WBS Kemenkum): Melalui situs atau aplikasi seperti LAPOR! untuk melaporkan pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, dll. Informasi Hukum: Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), perpustakaan hukum, dan jurnal hukum. Pendidikan dan Pelatihan: Pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum #kanwilkemenkumjogja #kanwilkemenkumdiy #KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak

About