@demokrat_biru: Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan IKN agar resmi menjadi ibu kota politik pada 2028, khususnya dengan fokus pada kawasan legislatif dan yudikatif. Komitmen ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang mengatur bahwa wilayah IKN yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik seluas 800-850 hektare. Namun, realisasi proyek terancam melambat karena usulan tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun ditolak oleh Banggar DPR RI, sementara anggaran yang disetujui untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp6,26 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung lembaga negara seperti DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan KY, sedangkan proyek pendukung seperti masjid, perumahan ASN dan fasilitas umum menunggu kepastian pendanaan #partaidemokratrat #beritaviral #beritahariini

demokrat_biru

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 22 September 2025 02:00:00 GMT