1. Home
  2. Detail

@g.ju026: #followers➕ #fyp #followers😘thanku🙏🙏❤❤❤

G Ju
G Ju
Open In TikTok:
Region: US
Wednesday 24 September 2025 07:25:59 GMT
325
11
0
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.31MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.31MB) Watermark .mp4 (1.33MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @g.ju026, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Could’ve been a NASTY CLIP but CYPHER ruined it 😭 #MyBFF #trending #faze5 #fyp #Valorant #valorantofficial #valorantclips #clutch #gfuel
Could’ve been a NASTY CLIP but CYPHER ruined it 😭 #MyBFF #trending #faze5 #fyp #Valorant #valorantofficial #valorantclips #clutch #gfuel


Reply to @an_actual_sweet_potato barafu za ukwaju kutoka Kwa mapishi mwenzangu 😋👌
Reply to @an_actual_sweet_potato barafu za ukwaju kutoka Kwa mapishi mwenzangu 😋👌
Replying to @pokospinz never going back to those cheap cardboard ones #fyp #viral #basketball #basketballhoop #hoop #sport #sports
Replying to @pokospinz never going back to those cheap cardboard ones #fyp #viral #basketball #basketballhoop #hoop #sport #sports
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, partai politik atau gabungan partai politik boleh mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jakarta dengan syarat 7,5 persen suara sah pemilu terakhir. Putusan ini berlaku untuk Pilkada 2024 karena MK tak menyebut adanya penundaan dalam putusannya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, partai politik atau gabungan partai politik boleh mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jakarta dengan syarat 7,5 persen suara sah pemilu terakhir. Putusan ini berlaku untuk Pilkada 2024 karena MK tak menyebut adanya penundaan dalam putusannya. "Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 ini berlaku untuk Pilkada 2024. Sebab, Putusan MK ini tidak menyebut penundaan pemberlakuan Putusan pada pilkada mendatang seperti halnya Putusan MK terkait Ambang Batas Parlemen No.116/PUU-XXI/2023 (berlaku setelah 2024, yakni di Pemilu 2029)," kata Pembina Perludem dan pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini dalam akun X resminya, Selasa (20/8/2024). Republika.co.id Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Hal ini menjadi pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi, Selasa (20/8/2024). "Persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon," ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan. "Titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah," sambungnya. Kompas.com #demokrasi #tokoh #putusanmk
#FitTok #gym #jamilahmadinaa #foryou #4you #lenovojustbeyou #single
#FitTok #gym #jamilahmadinaa #foryou #4you #lenovojustbeyou #single

About

Legal