@fawazalsurabi: #CapCut #فوازالصرابي

فواز الصرابي🇾🇪Fawaz
فواز الصرابي🇾🇪Fawaz
Open In TikTok:
Region: SA
Thursday 25 September 2025 10:28:18 GMT
247682
4699
86
5847

Music

Download

Comments

user2762742414261
Илияна Динова :
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2025-09-27 10:50:04
3
aaag_1590
عاشق القلوب الطيبة ❤ :
روعه 😊
2025-09-26 22:08:34
2
jhg49675
عراقيه ابت لعماره🇾🇪🇮🇶 :
مبدع احب
2025-09-28 04:41:04
1
kirisami5
☆٭سَنـــــ.د٭★٭ :
😏😏😏ههه
2025-09-27 09:01:29
2
ghazitleiss4
بتول :
متل هاي بس لاحبيبي
2025-09-27 08:31:31
2
naxxe2
عشقي عيونك :
رووووووووعه ابداااااااااااااااااع
2025-09-26 15:12:57
2
user29581018834240
ابو نزار :
ابداع والله
2025-09-26 18:49:50
1
mahalsufl
مجهول :
😅😅😅😅😅😅👏👍👍👍👍👏👏👏👍👍👍😏😏😏😏😏😏صدقت 😏😏
2025-09-27 23:23:26
1
user53997030143697
Ansha mohammed :
الله روعه جنان رحيب مشاءالله تبارك الله ربي يسعدك
2025-09-26 11:20:30
2
abdorahimj
عبد الرحيم :
حفظكم الله جلالة الملك محمد السادس ونصرك وأعز مقامكم ورحم الله الغالي العبقري والحكيم جلالة الملك الحسن الثاني وجعل الله قبره روضة من رياض الجنة مع الشهداء والأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ورحم جميع اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انك مجيب الدعوات عبد الرحيم عاش الملك الله الوطن الملك🤍❤️🇲🇦 :أللهم ارحم الملكين محمد الخامس والحسن الثاني المناظلين وانصر الملك سيدي محمد السادس ملك المغرب 🇲🇦 وأحفظ الأسرة الملكية الشريفة🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🤲🤲🤲👑👑👑🤲🤲🤲❤️❤️❤️👑👑👑🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦حفظكم الله جلالة الملك محمد السادس ونصرك وأعز مقامكم ورحم الله الغالي العبقري والحكيم جلالة الملك الحسن الثاني وجعل الله قبره روضة من رياض الجنة مع الشهداء والأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ورحم جميع اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انك مجيب الدعواتالله الوطن الملك، الله يبارك في عمر سيدنا، حفظكم الله يا مولاي، لاخوف على المملكة المغربية الشريفة و صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قائدها
2025-09-27 00:24:26
2
hala1113vnu
انا بنت ابــ💘ـوي بنـــ💜ـته🔪 :
تقصدني شكران هههههههه
2025-09-27 10:27:23
2
leila.echikr
Leila Echikr :
Bonsoir ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
2025-09-27 14:23:48
1
user10843816952514
user10843816952514 :
شيء رائع جداً جداً
2025-09-25 17:52:44
2
user9995181798596
محمد أبو عيون :
نعم
2025-09-26 19:19:10
1
145697ahmed
313 احمد. احمد :
رووووعة 🥰🥰🥰🥰
2025-09-26 16:53:42
1
wnyn14
🎀امواج🎀 :
كفووووووووووو
2025-09-26 05:54:06
2
x_qa7_
🎼B :
حبك يمنع اي مخلوق يقرب
2025-09-25 20:38:42
2
xabiibo240
Xabiibo maxamed :
❤❤
2025-09-25 18:35:45
3
user4215451200936
😍 زهراء 😍 :
😘😘❤😘😘❤😘😘❤😘😘
2025-09-27 09:28:21
1
ainas.gbore
❤️ainas gbore💔 :
🌹🌹🌹
2025-09-25 18:56:21
2
wmartgy4556
👑سمو الاميرة اريناس 👑 :
🥰🥰🥰
2025-09-25 12:59:37
2
lmhinan.kk
ام حنان 💜💙 :
🌹👍🥰🌹👍🌹👍🌹🥰
2025-09-25 17:57:57
1
gameela_7755
فتون :
🌹🌹🌹
2025-09-25 14:55:10
1
reomm2
❤️MM❤️ :
♥️♥️♥️♥️♥
2025-09-25 14:45:39
1
user2633946744620
user2633946744620 :
🥰🥰
2025-09-27 02:19:17
1
To see more videos from user @fawazalsurabi, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Demokrasi Politik Tanpa Demokrasi Ekonomi “Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah omong kosong.” Kalimat ini lahir dari kegelisahan seorang pemimpin bangsa yang menyadari bahwa demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk kebebasan memilih pemimpin, kebebasan berpendapat, atau sistem multipartai. Menurutnya, demokrasi sejati harus menyentuh kehidupan nyata rakyat, yaitu keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kesempatan hidup yang setara. Demokrasi politik hanyalah formalitas jika rakyat tetap miskin, tertindas, dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. P Terasa semakin relevan ketika kita melihat realitas Indonesia hari ini. Sejak reformasi, Indonesia telah menjalankan demokrasi politik secara relatif terbuka: pemilu berlangsung rutin, kebebasan pers dijamin, dan masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya. Namun, demokrasi politik ini belum sepenuhnya menghadirkan demokrasi ekonomi. Ketimpangan sosial-ekonomi masih lebar; sebagian kecil kelompok menguasai aset nasional, sementara mayoritas rakyat hidup dalam keterbatasan. Di banyak daerah, petani kehilangan lahan, nelayan terdesak oleh industrialisasi, dan pekerja informal berjuang tanpa jaminan. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi politik berjalan, tetapi belum bersinergi dengan keadilan ekonomi yang seharusnya menjadi ruh dari demokrasi itu sendiri. Lebih jauh, demokrasi Indonesia kerap tersandera oleh politik uang dan dominasi oligarki. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang kedaulatan rakyat seringkali dikuasai oleh modal besar. Rakyat memang bebas memilih, tetapi pilihan yang tersedia telah dipengaruhi dan dibatasi oleh kekuatan ekonomi yang dominan. Hal ini membuat demokrasi tampak hidup di permukaan, tetapi sesungguhnya rapuh dalam substansi. Bahkan, tidak jarang rakyat dijadikan objek janji-janji populis, sementara kebijakan yang lahir justru berpihak pada kepentingan segelintir elit. Dalam konteks ini,  menjadi sangat tajam: demokrasi yang hanya berhenti pada aspek politik akan kehilangan maknanya. Ia hanyalah demokrasi di atas kertas, demokrasi yang sibuk menghitung suara lima tahun sekali, tetapi gagal menjawab persoalan perut rakyat sehari-hari. Demokrasi semacam itu, tidak lebih dari sekadar “omong kosong.” Karena itu, demokrasi ekonomi harus menjadi ruh yang menghidupi demokrasi politik. Tanpa pemerataan sumber daya, penguatan rakyat kecil, pengendalian dominasi oligarki, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan, demokrasi akan selalu timpang dan tidak pernah menghadirkan kemerdekaan yang sejati. Pesan abadi bagi bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak bisa hanya dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin, tetapi juga harus nyata dalam bentuk kesejahteraan yang hadir di meja makan rakyat, di sawah-sawah petani, di kapal nelayan, di ruang kelas, dan di pabrik-pabrik tempat buruh bekerja. Jika demokrasi politik tidak bersatu dengan demokrasi ekonomi, maka bangsa ini hanya akan memiliki demokrasi yang indah dalam retorika, tetapi kosong dalam kenyataan hidup rakyat. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi di Indonesia menghasilkan kesenjangan sosial ekonomi yang luas, terpusatnya kekuasaan pada elite kaya dan politik, serta menguatnya praktik kapitalisme yang merugikan rakyat dan lingkungan. Situasi ini mengabaikan amanat pendiri bangsa seperti Bung Hatta, yang menekankan koperasi dan sistem ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui demokrasi ekonomi sebagai pilar utama demokrasi secara keseluruhan.  Dampak Demokrasi Politik Tanpa Demokrasi Ekonomi  Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, di mana kekayaan dan kekuasaan ekonomi hanya terpusat pada sekelompok kecil elite. Munculnya Oligarki dan Plutokrasi: Kekuatan ekonomi berada di tangan segelintir elite dan korporasi besar, yang kemudian mengendalikan dan mendikte kebijakan politik. Rentan Terhadap Korup, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kebijakan pemerintah cenderung
Demokrasi Politik Tanpa Demokrasi Ekonomi “Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi adalah omong kosong.” Kalimat ini lahir dari kegelisahan seorang pemimpin bangsa yang menyadari bahwa demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk kebebasan memilih pemimpin, kebebasan berpendapat, atau sistem multipartai. Menurutnya, demokrasi sejati harus menyentuh kehidupan nyata rakyat, yaitu keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kesempatan hidup yang setara. Demokrasi politik hanyalah formalitas jika rakyat tetap miskin, tertindas, dan tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. P Terasa semakin relevan ketika kita melihat realitas Indonesia hari ini. Sejak reformasi, Indonesia telah menjalankan demokrasi politik secara relatif terbuka: pemilu berlangsung rutin, kebebasan pers dijamin, dan masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya. Namun, demokrasi politik ini belum sepenuhnya menghadirkan demokrasi ekonomi. Ketimpangan sosial-ekonomi masih lebar; sebagian kecil kelompok menguasai aset nasional, sementara mayoritas rakyat hidup dalam keterbatasan. Di banyak daerah, petani kehilangan lahan, nelayan terdesak oleh industrialisasi, dan pekerja informal berjuang tanpa jaminan. Situasi ini menunjukkan bahwa demokrasi politik berjalan, tetapi belum bersinergi dengan keadilan ekonomi yang seharusnya menjadi ruh dari demokrasi itu sendiri. Lebih jauh, demokrasi Indonesia kerap tersandera oleh politik uang dan dominasi oligarki. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang kedaulatan rakyat seringkali dikuasai oleh modal besar. Rakyat memang bebas memilih, tetapi pilihan yang tersedia telah dipengaruhi dan dibatasi oleh kekuatan ekonomi yang dominan. Hal ini membuat demokrasi tampak hidup di permukaan, tetapi sesungguhnya rapuh dalam substansi. Bahkan, tidak jarang rakyat dijadikan objek janji-janji populis, sementara kebijakan yang lahir justru berpihak pada kepentingan segelintir elit. Dalam konteks ini, menjadi sangat tajam: demokrasi yang hanya berhenti pada aspek politik akan kehilangan maknanya. Ia hanyalah demokrasi di atas kertas, demokrasi yang sibuk menghitung suara lima tahun sekali, tetapi gagal menjawab persoalan perut rakyat sehari-hari. Demokrasi semacam itu, tidak lebih dari sekadar “omong kosong.” Karena itu, demokrasi ekonomi harus menjadi ruh yang menghidupi demokrasi politik. Tanpa pemerataan sumber daya, penguatan rakyat kecil, pengendalian dominasi oligarki, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan, demokrasi akan selalu timpang dan tidak pernah menghadirkan kemerdekaan yang sejati. Pesan abadi bagi bangsa Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan tidak bisa hanya dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin, tetapi juga harus nyata dalam bentuk kesejahteraan yang hadir di meja makan rakyat, di sawah-sawah petani, di kapal nelayan, di ruang kelas, dan di pabrik-pabrik tempat buruh bekerja. Jika demokrasi politik tidak bersatu dengan demokrasi ekonomi, maka bangsa ini hanya akan memiliki demokrasi yang indah dalam retorika, tetapi kosong dalam kenyataan hidup rakyat. Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi di Indonesia menghasilkan kesenjangan sosial ekonomi yang luas, terpusatnya kekuasaan pada elite kaya dan politik, serta menguatnya praktik kapitalisme yang merugikan rakyat dan lingkungan. Situasi ini mengabaikan amanat pendiri bangsa seperti Bung Hatta, yang menekankan koperasi dan sistem ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial melalui demokrasi ekonomi sebagai pilar utama demokrasi secara keseluruhan. Dampak Demokrasi Politik Tanpa Demokrasi Ekonomi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, di mana kekayaan dan kekuasaan ekonomi hanya terpusat pada sekelompok kecil elite. Munculnya Oligarki dan Plutokrasi: Kekuatan ekonomi berada di tangan segelintir elite dan korporasi besar, yang kemudian mengendalikan dan mendikte kebijakan politik. Rentan Terhadap Korup, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Kebijakan pemerintah cenderung

About