@etica.capture: Alhamdulillah DONE wedding Ka Lulu & Mas Fendi, For Job @Silva Dekorasi Brebes #fotowedding #fotoprewedding #fotograferbrebes #fotografertegal #fotografercirebon #pernikahanviral #inspirasiwedding #posewedding #weddingfyp #CapCutAmor

Etica_Capture
Etica_Capture
Open In TikTok:
Region: ID
Friday 26 September 2025 16:59:07 GMT
316
20
0
7

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @etica.capture, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

investigasiindonesia.com – Masa depan 518 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada dalam ruang ketidakpastian. Setelah dinyatakan tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), nasib mereka kini sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Denpasar, Satya Pratama, saat melakukan audiensi dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Mataram, Selasa (16/9). 📷 “Selama ada anggarannya, dan honorer itu masih dibutuhkan, iya, itu merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kemampuan daerah dan kepintaran Pak Kaban (Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB) dalam merencanakan sangat berpengaruh,” tegas Satya. Pernyataan ini menegaskan bahwa jalan keluar bagi para honorer yang gagal masuk PPPK bukan lagi soal regulasi pusat, melainkan sepenuhnya tentang bagaimana Pemprov NTB mengatur prioritas belanja dan strategi kepegawaian daerah. Di satu sisi, keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan di banyak lini pelayanan publik. Namun di sisi lain, beban fiskal daerah harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan masalah baru dalam tata kelola anggaran. Kebijakan yang diambil nantinya akan menjadi tolok ukur kepiawaian Pemprov NTB dalam menyeimbangkan kebutuhan birokrasi dan kemampuan keuangan daerah. Keputusan itu juga akan berimplikasi langsung terhadap stabilitas pelayanan publik dan kesejahteraan ratusan keluarga honorer yang menggantungkan harapan pada status pekerjaan mereka. Situasi ini sekaligus mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya tentang mengurangi jumlah tenaga honorer, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menghadirkan solusi yang manusiawi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. #fyp #INDONESIA #VIDEO #NTB #gubernur #pemrov
investigasiindonesia.com – Masa depan 518 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada dalam ruang ketidakpastian. Setelah dinyatakan tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), nasib mereka kini sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Denpasar, Satya Pratama, saat melakukan audiensi dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Mataram, Selasa (16/9). 📷 “Selama ada anggarannya, dan honorer itu masih dibutuhkan, iya, itu merupakan kewenangan pemerintah daerah. Kemampuan daerah dan kepintaran Pak Kaban (Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB) dalam merencanakan sangat berpengaruh,” tegas Satya. Pernyataan ini menegaskan bahwa jalan keluar bagi para honorer yang gagal masuk PPPK bukan lagi soal regulasi pusat, melainkan sepenuhnya tentang bagaimana Pemprov NTB mengatur prioritas belanja dan strategi kepegawaian daerah. Di satu sisi, keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan di banyak lini pelayanan publik. Namun di sisi lain, beban fiskal daerah harus diperhitungkan agar tidak menimbulkan masalah baru dalam tata kelola anggaran. Kebijakan yang diambil nantinya akan menjadi tolok ukur kepiawaian Pemprov NTB dalam menyeimbangkan kebutuhan birokrasi dan kemampuan keuangan daerah. Keputusan itu juga akan berimplikasi langsung terhadap stabilitas pelayanan publik dan kesejahteraan ratusan keluarga honorer yang menggantungkan harapan pada status pekerjaan mereka. Situasi ini sekaligus mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya tentang mengurangi jumlah tenaga honorer, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menghadirkan solusi yang manusiawi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. #fyp #INDONESIA #VIDEO #NTB #gubernur #pemrov

About