@mrs.rongreng: #ทีเด็ดเสี่ยไมค์🎋🎋😎💯

เสี่ยไมค์ ไร่แม่นาง
เสี่ยไมค์ ไร่แม่นาง
Open In TikTok:
Region: TH
Sunday 28 September 2025 07:14:59 GMT
5575
497
17
4

Music

Download

Comments

dawrungsuasang
ช่างอ๋อยครับผม :
พร้อมหรือยังครับเสี่ย😁😁👍👍👍
2025-09-28 09:49:47
1
ppalmnonthanan
สป.บ้านฝาย❤️ปาล์ม คนบ้ารถ :
ถ่ายแม็คโครให้ดูหน่อยครับ🥰
2025-09-29 14:37:30
0
kriangkaiasaphak
พิ้"ซี"ฮานามิ🤫 :
คุ้นๆไช่อยู่โนนศรีคูณไม่คับ😁
2025-09-28 11:48:03
1
chatdanai_chuenmarerng
ฉัตรดนัย ชื่นมะเริง (ตัวจริง) :
อย่างดี ครับ😆
2025-09-28 15:21:45
1
klang47
Weerawat Sunthongbao :
❤❤❤
2025-09-29 01:55:26
1
sittichok70
วัยรุ่นบ้าน.อ💙 :
🥰🥰
2025-09-28 13:06:58
1
user21526773943305
นรินทร์ :
😜😜😜
2025-09-28 09:24:37
1
talsema
Tal SeMa :
หางต้องอีกสีนึงแล้วครับ🤣
2025-09-28 13:25:04
0
To see more videos from user @mrs.rongreng, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Saya membaca sebuah rilis dari BBC online, media internasional asal Inggris. Dalam laporan itu disebutkan bahwa pendapatan anggota DPR RI per bulan mencapai sekitar Rp104 juta. Angka ini ditambah tunjangan perumahan yang nilainya sekitar Rp50 juta, sementara gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan lainnya kurang lebih Rp54 juta. Jika ditotal, benar adanya bahwa penghasilan anggota DPR mencapai Rp154 juta per bulan. Kalau angka ini kita bagi 30 hari, maka setiap anggota DPR menerima lebih dari Rp3 juta per hari. Bandingkan dengan buruh outsourcing atau kontrak di Jakarta yang menerima upah minimum tertinggi, sekitar Rp5,2 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, penghasilan mereka hanya sekitar Rp170 ribu per hari. Artinya, pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari yang diterima anggota DPR. Ketidakadilan ini semakin jelas bila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, atau sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari. Lebih parah lagi nasib para pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab. Dengan semakin banyaknya jumlah driver, rata-rata pendapatan mereka kini hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau dibagi 30 hari, penghasilan mereka tidak lebih dari Rp20 ribu per hari. Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20 ribu. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa. Di sisi lain, rakyat menghadapi daya beli yang menurun, upah rendah, serta sistem kerja yang tidak memberikan masa depan karena praktik outsourcing dan sistem kemitraan yang eksploitatif. Buruh bisa dengan mudah di-PHK tanpa perlindungan jaminan sosial. Ironisnya, anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara itu, buruh yang bekerja puluhan tahun tetap dihantui ketidakpastian. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang melukai hati rakyat.
Saya membaca sebuah rilis dari BBC online, media internasional asal Inggris. Dalam laporan itu disebutkan bahwa pendapatan anggota DPR RI per bulan mencapai sekitar Rp104 juta. Angka ini ditambah tunjangan perumahan yang nilainya sekitar Rp50 juta, sementara gaji pokok dan tunjangan kesejahteraan lainnya kurang lebih Rp54 juta. Jika ditotal, benar adanya bahwa penghasilan anggota DPR mencapai Rp154 juta per bulan. Kalau angka ini kita bagi 30 hari, maka setiap anggota DPR menerima lebih dari Rp3 juta per hari. Bandingkan dengan buruh outsourcing atau kontrak di Jakarta yang menerima upah minimum tertinggi, sekitar Rp5,2 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, penghasilan mereka hanya sekitar Rp170 ribu per hari. Artinya, pendapatan harian buruh hanya sepersekian dari yang diterima anggota DPR. Ketidakadilan ini semakin jelas bila kita menengok pekerja di sektor informal. Banyak buruh yang bekerja di koperasi, yayasan, atau sektor jasa hanya menerima Rp1,5 juta per bulan. Jika dibagi 30 hari, itu berarti sekitar Rp50 ribu per hari. Lebih parah lagi nasib para pengemudi ojek online seperti Gojek dan Grab. Dengan semakin banyaknya jumlah driver, rata-rata pendapatan mereka kini hanya sekitar Rp600 ribu per bulan. Kalau dibagi 30 hari, penghasilan mereka tidak lebih dari Rp20 ribu per hari. Bayangkan, seorang anggota DPR bisa menikmati Rp3 juta lebih per hari, sementara pekerja informal pontang-panting di jalan hanya mengantongi Rp20 ribu. Padahal, para pekerja inilah yang menopang roda ekonomi bangsa. Di sisi lain, rakyat menghadapi daya beli yang menurun, upah rendah, serta sistem kerja yang tidak memberikan masa depan karena praktik outsourcing dan sistem kemitraan yang eksploitatif. Buruh bisa dengan mudah di-PHK tanpa perlindungan jaminan sosial. Ironisnya, anggota DPR yang hanya bekerja lima tahun sudah berhak atas uang pensiun seumur hidup. Sementara itu, buruh yang bekerja puluhan tahun tetap dihantui ketidakpastian. Inilah wajah nyata ketidakadilan yang melukai hati rakyat.

About