@lika.liku.ntt: 𝙆𝙚𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠𝙟𝙚𝙡𝙖𝙨𝙖𝙣 𝙎𝙞𝙠𝙖𝙥 𝙒𝙖𝙡𝙞 𝙆𝙤𝙩𝙖 𝙆𝙪𝙥𝙖𝙣𝙜 𝘽𝙚𝙧𝙥𝙤𝙩𝙚𝙣𝙨𝙞 𝙈𝙚𝙡𝙖𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧 𝙃𝙪𝙠𝙪𝙢: 𝙆𝙚𝙩𝙞𝙠𝙖 𝙋𝙚𝙢𝙗𝙞𝙖𝙧𝙖𝙣 𝙆𝙚𝙠𝙪𝙖𝙨𝙖𝙖𝙣 𝙈𝙚𝙣𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙈𝙖𝙨𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙔𝙪𝙧𝙞𝙙𝙞𝙨 KUPANG– Polemik rumah ibadah di Kota Kupang telah bergerak dari sekadar isu administratif menjadi persoalan tanggung jawab hukum kepala daerah. Dalam konteks ini, sikap ambigu dan inkonsisten Wali Kota Kupang bukan lagi soal gaya komunikasi, melainkan berpotensi masuk ke wilayah pembiaran hukum (omission) yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebagai kepala daerah, Wali Kota memiliki kewenangan sekaligus kewajiban hukum untuk memastikan penegakan peraturan berjalan jelas, konsisten, dan tidak diskriminatif. Namun yang terjadi justru sebaliknya: pernyataan publik tentang rencana penyegelan masjid disampaikan tanpa kejelasan dasar hukum dan tanpa tindak lanjut nyata. Lebih problematik lagi, dalam audiensi yang menyangkut kepentingan publik, masyarakat diminta menyimpan telepon genggam. Ini menimbulkan dugaan serius adanya upaya menghindari akuntabilitas publik, padahal setiap tindakan dan pernyataan pejabat publik wajib dapat diuji secara terbuka. Pada hari yang seharusnya Wali Kota hadir di lapangan untuk mengeksekusi atau menjelaskan kebijakan, ia justru melimpahkan kehadiran kepada Sekretaris Kota, yang pada akhirnya tidak berani mengambil tindakan apa pun. Fakta ini menegaskan satu hal: tidak ada perintah tertulis, tidak ada keputusan administratif yang sah, dan tidak ada kepastian hukum. Secara yuridis, kondisi ini sangat berbahaya. Jika pemerintah menyatakan akan menyegel, maka harus ada: 1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang jelas 2. Dasar hukum yang spesifik (apakah PBG, izin pendirian rumah ibadah, atau pelanggaran lain) 3. Batasan tegas : apakah penyegelan menyasar bangunan semata atau juga aktivitas peribadahan Tanpa itu semua, pernyataan Wali Kota hanya menjadi retorika kekuasaan tanpa legitimasi hukum. Lebih jauh, ketidakjelasan ini membuka ruang konflik horizontal. Dalam hukum administrasi pemerintahan, pembiaran oleh pejabat yang berwenang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat saling berhadapan akibat ketidakmampuan pemimpinnya mengambil keputusan. Pertanyaan hukumnya menjadi sangat serius: * Apakah Wali Kota sengaja tidak mengeluarkan keputusan agar dapat menghindari risiko politik? * Apakah pembiaran ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan secara pasif? * Siapa yang bertanggung jawab jika konflik sosial pecah akibat ketidakpastian kebijakan ini? Perlu ditegaskan, hak beribadah adalah hak konstitusional, sementara urusan PBG adalah urusan administratif bangunan. Mencampuradukkan keduanya tanpa penjelasan hukum yang tegas merupakan bentuk kesalahan kebijakan yang dapat merugikan warga negara. Jika yang dipersoalkan hanya PBG, maka pemerintah tidak berwenang mengaburkan legitimasi ibadah. Sebaliknya, jika memang terdapat pelanggaran hukum berat, maka Wali Kota wajib bertindak terbuka, tegas, dan bertanggung jawab, bukan bersembunyi di balik bahasa bersayap dan utusan birokrasi. Dalam negara hukum, ketiadaan keputusan juga merupakan keputusan dan keputusan untuk diam dalam situasi genting adalah bentuk kegagalan kepemimpinan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan etik. Kini publik patut bertanya dengan lantang: Apakah Wali Kota Kupang sedang menegakkan hukum, atau justru sedang menghindari tanggung jawab hukum? Karena jika pembiaran ini terus berlanjut, maka yang dipertaruhkan bukan hanya izin bangunan, melainkan wibawa hukum, kepercayaan publik, dan keselamatan sosial Kota Kupang #ntt #nttpride🏝🔥 #nttpride🏝🔥kupangntt💯 #nttpride🏝🔥fypシviral #nttpride🏝

Lika-Liku NTT

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 30 January 2026 02:12:13 GMT