@wartacik: Lagi! 2 Oknum Pejabat PLN Jadi Tersangka Kasus PLTA Musi - Perkara dugaan korupsi pengadaan AVR dan Sistem Kontrol Utama PLTA Musi kembali berkembang. Pada Selasa malam 3 Maret 2026, penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan dan menahan dua tersangka baru, yakni Vicentius Fanny Janu Fidianto, S.T dan Jamot Jingles Sitanggang. Keduanya diduga memiliki peran dalam proses perencanaan dan penetapan harga pada proyek tahun anggaran 2022. Dalam konstruksi perkara AVR System, Vicentius selaku Manager Sub Bidang Enjiniring UIK Sumatera Bagian Selatan diduga bekerja sama dengan pihak lain menyusun dokumen perencanaan dan RAB dengan mengarahkan referensi harga sesuai penawaran PT Emerson sebesar Rp 20.963.626.500 setelah PPN 11 persen. Referensi harga itu disebut diperoleh melalui komunikasi email tanpa klarifikasi, verifikasi lapangan, surat resmi, maupun kunjungan langsung ke penyedia, serta mengesampingkan usulan referensi harga dari UPDK Bengkulu. Estimasi harga tersebut kemudian dijadikan Harga Perkiraan Enjinering dan Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya menjadi dasar kesepakatan kontrak antara PT PLN (Persero) dan KSO PT Austindo Truba Engineering sebesar Rp 20.523.900.000 setelah PPN 11 persen. Namun dalam realisasinya, harga jual riil peralatan AVR dari PT Emerson kepada KSO tersebut tercatat Rp 15.793.080.000 setelah PPN 11 persen. Dari selisih itu, penyidik menguraikan adanya indikasi kerugian keuangan negara sekaligus keuntungan tidak wajar yang dinikmati KSO PT Austindo Truba Engineering sebesar Rp 2.696.920.000. Angka tersebut menjadi bagian penting dalam pendalaman penyidikan. Sementara itu, dalam pengadaan Sistem Kontrol Utama atau SKU PLTA Musi, Jamot Jingles Sitanggang selaku Staf Engineering Pembangkitan Sub Bidang Engineering UIK Sumatera Bagian Selatan Palembang tahun 2022 diduga berperan dalam memperoleh referensi harga dari PT Yokogawa Indonesia sebesar Rp 32.637.000.000. Nilai itu kemudian menjadi acuan kontrak, dengan metode permintaan informasi harga melalui email tanpa proses klarifikasi dan verifikasi lapangan, serta mengesampingkan referensi harga lain dari UPDK Bengkulu. Estimasi tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Harga Perkiraan Enjinering dan Harga Perkiraan Sendiri, lalu menjadi dasar kontrak antara PT PLN dan KSO Citra Wahana, yakni kerja sama PT Citra Wahana Sekar Buana dan PT Hensan Andalas Putera, dengan nilai Rp 32.079.000.000 termasuk PPN 11 persen. Dalam konstruksi penyidik, nilai tersebut disebut mengandung mark up melebihi 10 persen yang telah ditentukan pihak tertentu. Fakta harga riil yang diungkap penyidik menunjukkan peralatan SKU dari PT Yokogawa Indonesia kepada KSO Citra Wahana hanya sebesar Rp 17.232.750.000 termasuk PPN 11 persen. Selisih antara nilai kontrak dan harga riil itu menimbulkan indikasi kerugian keuangan negara sekaligus keuntungan tidak wajar sebesar Rp 11.667.250.000. Penyidik juga menguraikan bahwa Vicentius dalam kapasitasnya turut terlibat dalam proses perencanaan SKU dengan pola yang serupa, yakni mengarahkan referensi harga PT Yokogawa Indonesia sebesar Rp 32.637.000.000 sebagai acuan kontrak. Rangkaian perbuatan tersebut kini menjadi bagian dari konstruksi hukum yang sedang diuji dalam proses penyidikan. Atas penetapan dan penahanan dua tersangka baru ini, penyidik menegaskan proses hukum masih berjalan dan terus didalami. Seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak hukum dan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Cik) #pltamusi #pln #plnindonesiapower #bengkulu #kejatiprovinsibengkulu

𝐖𝐚𝐫𝐭𝐚𝐂𝐢𝐤 | Info Publik

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 03 March 2026 18:35:23 GMT