@laion909: การสร้างเผด็จการโลกผ่านวิกฤตการณ์หลายด้าน?‼️🔥📣 ทอม-โอลิเวอร์ เรเกอนาวเออร์ ผู้จัดการอิสระและนักข่าว ให้สัมภาษณ์กับ Kla.TV ในเดือนพฤษภาคม 2025 ในหัวข้อ "7 ข้อเปิดเผยเกี่ยวกับการสร้างเผด็จการโลก" ในนั้น เรเกอนาวเออร์อธิบายถึงหลายสิ่งหลายอย่างดังนี้: เผด็จการโลกถูกสร้างขึ้นผ่านวิกฤตการณ์หลายด้าน วิกฤตการณ์หลายด้านคือวิกฤตการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งส่งผลกระทบหรือเสริมซึ่งกันและกัน มีแง่มุมทางเทคโนโลยี ซึ่งโน้มเอียงไปสู่ลัทธิเหนือมนุษย์ ในอีกด้านหนึ่ง มีแง่มุมทางทหาร ซึ่งเป็นการทำสงครามทางกายภาพ กล่าวคือ สงครามแบบดั้งเดิม และสงครามทางความคิดหรือจิตวิทยา HD และดาวน์โหลด: 🎬 https://kla.tv/38014

Siggi
Siggi
Open In TikTok:
Region: DE
Thursday 26 March 2026 18:37:13 GMT
232
2
0
0

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @laion909, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Bandar Lampung – Sebanyak 108 sekolah di Provinsi Lampung terdata menolak menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dari jumlah tersebut, baru 51 sekolah yang dikonfirmasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai sekolah yang benar-benar menolak program MBG. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung mengatakan, sekolah yang menolak program MBG sejauh ini didominasi sekolah elit dan pondok pesantren yang sejak awal telah menyediakan makanan bagi peserta didiknya. “Dari data sekolah elit yang kita sudah punya itu ada 108, termasuk pondok pesantren. Tetapi dari 108 itu baru terkonfirmasi oleh tim BGN sendiri baru 51 yang betul-betul menolak karena memang mereka sudah terbiasa menyediakan,” kata Saipul. Ia menjelaskan, pendataan masih dilakukan secara menyeluruh oleh tim BGN untuk memastikan alasan dan kondisi masing-masing sekolah yang tidak menerima MBG. Menurutnya, tidak semua sekolah yang masuk dalam pendataan tersebut otomatis menolak program MBG. Tim masih memilah sekolah berdasarkan kondisi, termasuk sekolah elit, pondok pesantren dengan sistem menginap, hingga sekolah umum. “Sekarang didata secara keseluruhan apakah dia memang sekolah elit, kemudian pondok pesantren yang memang menginap di situ, di area masyarakat di situ. Kemudian ada sekolah-sekolah umum biasa yang nanti akan menolak, itu nanti akan kita lihat,” ujarnya. Ia mengatakan, data tersebut nantinya akan menunjukkan sekolah mana yang benar-benar menolak program MBG. Sementara itu, apabila sekolah sejak awal memang tidak menerima MBG, distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak perlu dialihkan karena sekolah tersebut memang tidak menjadi penerima program. Namun, jika terdapat sekolah yang sebelumnya menerima MBG kemudian menyatakan penolakan, distribusi dari SPPG akan disesuaikan. “Kalau memang nanti setelah data ini masuk ketahuan mana sekolah menolak sedangkan tadinya dia menerima, ya pastinya dialihkan. Atau memang dikurangi kuota dari dapurnya,” kata Saipul. (Cha)
Bandar Lampung – Sebanyak 108 sekolah di Provinsi Lampung terdata menolak menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dari jumlah tersebut, baru 51 sekolah yang dikonfirmasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai sekolah yang benar-benar menolak program MBG. Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung mengatakan, sekolah yang menolak program MBG sejauh ini didominasi sekolah elit dan pondok pesantren yang sejak awal telah menyediakan makanan bagi peserta didiknya. “Dari data sekolah elit yang kita sudah punya itu ada 108, termasuk pondok pesantren. Tetapi dari 108 itu baru terkonfirmasi oleh tim BGN sendiri baru 51 yang betul-betul menolak karena memang mereka sudah terbiasa menyediakan,” kata Saipul. Ia menjelaskan, pendataan masih dilakukan secara menyeluruh oleh tim BGN untuk memastikan alasan dan kondisi masing-masing sekolah yang tidak menerima MBG. Menurutnya, tidak semua sekolah yang masuk dalam pendataan tersebut otomatis menolak program MBG. Tim masih memilah sekolah berdasarkan kondisi, termasuk sekolah elit, pondok pesantren dengan sistem menginap, hingga sekolah umum. “Sekarang didata secara keseluruhan apakah dia memang sekolah elit, kemudian pondok pesantren yang memang menginap di situ, di area masyarakat di situ. Kemudian ada sekolah-sekolah umum biasa yang nanti akan menolak, itu nanti akan kita lihat,” ujarnya. Ia mengatakan, data tersebut nantinya akan menunjukkan sekolah mana yang benar-benar menolak program MBG. Sementara itu, apabila sekolah sejak awal memang tidak menerima MBG, distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak perlu dialihkan karena sekolah tersebut memang tidak menjadi penerima program. Namun, jika terdapat sekolah yang sebelumnya menerima MBG kemudian menyatakan penolakan, distribusi dari SPPG akan disesuaikan. “Kalau memang nanti setelah data ini masuk ketahuan mana sekolah menolak sedangkan tadinya dia menerima, ya pastinya dialihkan. Atau memang dikurangi kuota dari dapurnya,” kata Saipul. (Cha)

About