Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
API
Home
How To Use
Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
Home
Detail
@fal7amed: اخاف أسامح وانصدم يا #راشد_الماجد 💔 #جاني_حبيبي #قديم #جيل_الطيبين #اكسبلور
فراس مزيكا🎶🎼🤩طريق الدوام🎵
Open In TikTok:
Region: SA
Thursday 23 April 2026 13:21:45 GMT
1139225
20698
2296
4888
Music
Download
No Watermark .mp4 (
0.78MB
)
No Watermark(HD) .mp4 (
0.78MB
)
Watermark .mp4 (
1.38MB
)
Music .mp3
Comments
ASMAA :
ماكان يهمنا تنصدم ولا نقعد اهم شي ننطرب 😂😂
2026-04-23 21:00:32
289
Arwa :
سؤال شاطح 😁من مسوي أسنانك 👀ماشاءالله عجبتني
2026-04-23 20:36:42
8
memooosa :
والله انها جوو رقص خلي الصدمة بعدين💃💃 😆😂
2026-05-21 14:52:35
6
𝓓𝓲𝓷𝓪 ✨ :
سامحنا وانصدمنا … ماعليش مهم رقصنا 🤣
2026-04-26 00:04:09
7
.. :
كنا فرفوشين ما نحب النكد مو حيل دحين
2026-04-25 09:57:45
26
✨tsabih_✨تسابيح :
كنا حزنين فرفوشين
2026-04-24 02:01:48
9
أَمَاني✨ :
اخوي كان مشغلها بعرسه ومبسوطين فيها وكلنا نرقص 😹😹😹
2026-04-24 04:43:28
9
Fatima :
وقت الرقص مايهمنا الكلمات بس اذا صرنا حزينات ندور عن كل شي حزين 😂
2026-04-24 11:30:13
39
Mj⚜️ :
ماكنا ندري ايش يقول اهم شيء اللحن و الطرب و نرقص على الاغاني الحزينه اهم شيء ترقصنا اما الحين ذبحنا الوعي نسمع الاغاني و نعيش الدور 🙂😂
2026-04-23 23:11:26
30
To see more videos from user @fal7amed, please go to the Tikwm homepage.
Other Videos
Final 🤣 #viral #typ #tiktoker #famili #vius #explore #amigos #vira #tik_tok #viral_video
@NUV Energia #nuvenergia #nuvclipfy #clipfyleague #viral
@NUV Energia #nuvenergia #nuvclipfy #clipfyleague #viral
Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kita semua sepakat bahwa penambangan tanpa izin berdampak buruk terhadap lingkungan dan harus dihentikan. Namun, di sisi lain kami juga mendengar langsung aspirasi masyarakat yang hanya ingin mencari nafkah sesuai aturan. Mereka berharap dapat beraktivitas melalui mekanisme yang legal, yaitu melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," tegas Kapolda. Ia mengakui bahwa WPR telah ditetapkan. Namun, hingga saat ini penerbitan IPR masih terhambat berbagai kendala regulasi sehingga masyarakat belum dapat memanfaatkan WPR secara legal. "Kami terus berupaya mencari solusi bersama seluruh pihak terkait," ujarnya. Kapolda menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui dua langkah, menjaga kelestarian lingkungan dan membuka peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat. "Harapan kami, masyarakat tetap memiliki mata pencaharian yang layak, lingkungan tetap terjaga, dan persoalan PETI dapat diselesaikan melalui solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak," katanya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas ESDM mengakui bahwa proses penerbitan IPR masih terkendala implementasi regulasi baru. Berdasarkan ketentuan terbaru, terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, klarifikasi status kawasan hutan, serta rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi sungai. Hingga kini, sejumlah persyaratan tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum tersedia regulasi teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaannya secara rinci. Namun disisi lainnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mencatat aktivitas tambang emas ilegal menghancurkan lebih dari 10.000 hektare kawasan hutan dan lahan di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. #DetakSumbarNews #SumateraBarat #IPR #WPR #PETI
Bagian 45 || Lagu Terpukau - Astrid#terpukau#terpukauastrid #liriklaguterpukau#sporty#liriklaguviral
🥹❤️
About
Robot
API
Legal
Privacy Policy