@yosreviewbuku: Wilopo Kabinet: ‘Senjalakala Demokrasi Konstitusional’ atau Tragedi Intelektual yang dikalahkan oleh Politik Praktis. Dari disertasi Herbert Feith, ‘The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia’. Indonesia tahun 50-an berada di bawah rezim Intelektual, mencerminkan profesionalitas dalam menghadapi problematika Indonesia saat itu: proses dekolonisasi, ketidakstabilan ekonomi, pemerataan daerah, dan kekacauan politik pasca-kemerdekaan akibat dikotomi ideologi “kiri” dan “kanan” yang ekstrim. Kabinet Wilopo mengelola masalah MSA atau pemberian modal asing oleh Amerika kepada negara2 berkembang dengan menggunakannya sebagai strategi pembangunan. Kebijakan Sumitro selaku Menteri Keuangan membawa kestabilan dan landasan pembangunan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, meskipun dgn kebijakan2 yang rasional, politik praktis mulai tampil yang didasari oleh sentimen dan agitasi massa. PKI mulai tumbuh sebagai emerging force, termasuk perlahan merangkul PNI yang merupakan partai terbesar saat itu. Keadaan politik dalam Parlemen yang makin memanas menciptakan pergeseran aliansi baru: Masjumi, PSI, dan Partai Kristen melawan PNI dan PKI. Pergeseran aliansi besar ini membuat konflik politik makin tajam dan sulit mencapai konsensus. Nada partai PSI makin memanas. Pada 26 September, Sutan Sjahrir mengatakan: “jika parlemen sekali saja dibersihkan secara menyeluruh, akan sulit untuk membangun kembali posisinya seperti semula.” Di lain sisi, pihak Militer merasa frustasi terhadap politik sipil yang menyebabkan kegagalan kabinet terjadi berulang-ulang. Puncaknya adalah 17 Oktober 1952, demonstrasi yang mengarahkan moncong meriam ke Istana Merdeka, menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi di masa itu. Masalah tanah dalam Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara, di mana terjadi bentrokan antara aparat dan petani terkait lahan perkebunan, menunjukkan betapa kompleksnya masalah distribusi kekayaan dan hak rakyat kecil yang harus ditangani pemerintah. Kabinet Wilopo sering dipandang sebagai peluang besar terakhir bagi demokrasi liberal di Indonesia untuk berhasil sebelum akhirnya perlahan-lahan bergeser ke arah yang lebih otoriter (Demokrasi Terpimpin). Daftar Nama di Video PNI: Ir. Sukarno, Ali Sastroamidjojo, Wilopo, Mr. Sartono PSI: Sutan Sjahrir, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Lukman Wiriadinata, Soebadio Sastrosatomo Masjumi: Abdul Wahid Hasyim, Mohammad Sardjan ,Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Natsir PKI: D.N Aidit, Njoto, M.H Lukman, Sudisman Military: Abdul Harris Nasution, Tahi Bonar Simatupang, S. Parman, Dr. Moestopo. Jajaran Kabinet Wilopo Prime Minister: Mr. Wilopo (P.N.I.) Deputy Prime Minister: Prawoto Mangkusasmito (Masjumi) Interior: Mr. Mohammad Roem (Masjumi) Foreign Affairs: Mukarto Notowidigdo (PNI) Defense: Sultan Hamengku Buwono IX (Independent) Justice: Mr. Lukman Wiriadinata (PSI) Information: Arnold Mononutu (P.N.L.) Finance: Dr. Sumitro Djojohadikusumo (P.S.I.) Agriculture: Mohammad Sardjan (Masjumi) Economic Affairs: Mr. Sumanang (P.N.I.) Communications: Ir. Djuanda (Independent) Public Works: Ir. Suwarto (Catholic Party) Labor: I. Tedjasukmana (Labor Party) Social Affairs: Anwar Tjokroaminoto (P.S.I.I.) Education: Dr. Bahder Djohan (Independent) Religion: Fakih Usman (Masjumi) Health: Dr. J. Leimena (Christian Party) Personal Affairs: R.P. Suroso (Parindra) #sejarahindonesia #herbertfeith

yosreviewbuku

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 26 April 2026 07:21:56 GMT