@lika.liku.ntt: Kepada Semuel Otniel Sine, S.H., M.H. Kasi Pidsus Kejari Timor Tengah Utara Publik tidak bodoh. Publik bisa membaca. Kasus mantan Direktur PDAM TTU yang Anda tangani menjadi pertanyaan publik bukan karena masyarakat anti-korupsi, tetapi karena tidak ada kerugian negara menurut BPK. Itu fakta. Bukan opini. Bukan gosip. Pertanyaan kritisnya sederhana: Di mana letak korupsinya jika keuangan negara tidak rugi??? Anda mungkin punya alasan. Tapi sejauh ini, publik hanya melihat proses yang dipaksakan berjalan, sementara fondasi hukumnya seperti rumah tanpa pondasi. Itu bukan penegakan hukum. Itu pemaksaan kehendak berbalut pasal. Admin tidak sedang menduga Anda berniat jahat. Tapi tolok ukur penegakan hukum bukan niat, melainkan bukti yang terukur dan kerugian yang nyata. Ketika BPK lembaga yang diberi konstitusi untuk menghitung kerugian negara sudah berkata tidak ada kerugian, maka kelanjutan kasus ini tidak bisa dibenarkan secara rasional maupun yuridis. Jika Anda tetap memaksakan proses, publik berhak menarik kesimpulan: 1. Anda mengabaikan fakta demi mempertahankan ego institusi, atau 2. Ada agenda lain di balik layar yang tidak ingin publik ketahui. Pilih salah satu. Karena tidak ada opsi ketiga yang terhormat. Admin ingatkan dengan sangat tegas: Berhenti. Jangan tunggu sampai Kejaksaan Agung sendiri yang membatalkan perkara ini karena malu pada publik. Jangan tunggu sampai masyarakat kehilangan kepercayaan secara permanen pada institusi kejaksaan hanya karena satu kasus yang dipaksakan. Publik tidak butuh aparat yang keras kepala. Publik butuh aparat yang berani mengakui kesalahan ketika bukti tidak mendukung. Itulah keberanian sejati, bukan keberanian memaksakan perkara. Kesimpulan kritis Admin: · Hormati temuan BPK sebagai fakta yang mengikat. · Hentikan pemaksaan proses tanpa kerugian negara. · Selamatkan marwah Kejaksaan dari tuduhan "Mencari-Cari Kesalahan". Sekali lagi: Hukum hadir untuk keadilan, bukan untuk pertunjukan kuasa. Jangan keliru membedakannya. Peringatan Keras Dari Admin: Jika Anda tetap memaksakan kasus ini tanpa dasar kerugian negara, maka jangan kaget jika dalam waktu dekat kwitansi hasil pemerasan anda akan admin posting #ntt #nttpride🏝🔥 #nttpride🏝🔥kupangntt💯 #nttpride🏝🔥fypシviral #nttpride🏝
Lika-Liku NTT
Region: ID
Tuesday 28 April 2026 06:47:10 GMT
Music
Download
Comments
hengy :
Kerugian ditentukan oleh saksi Ahli langganan kejaksaan/rekanan kejaksaan, biaya tenaga ahli bagi dua dgn jaksa, ttk
2026-04-28 08:43:50
19
Nusa Tribun Adrianus :
🥰adoooooo Lika liku proses hukum di negeri ini
2026-04-28 15:37:07
1
Andika Perdana :
Dalam LHP BPK RI, BPK RI tidak mengaudit PDAM. Karena PDAM menggunakan Audit Swasta.
kalau soal Kerugian Negara (KN) Kejari Bisa meminta kepada intusi seperti : BPKP, BPK RI atau Inspektorat. dalam lingkup Korupsi, Korupsi bukan hanya tentang KN. tetapi bisa juga berupa Penyalahgunaan Wewenang, Suap atau Pungli.
2026-04-30 05:00:52
1
Petter Ga :
Jelas2 laporan BPK itu WTP, tapi tetap tdak mau pakai hasil audit BPK. Kalau tdak percaya lembaga pemeriksa keuangan na mau pakai laporan yang mana pung lai pak jaksa 🙏😂
2026-04-28 07:27:54
13
murew :
Pak jaksa oh pak jaksaa.. memang kalian punya kewenangan! Tapi jangan sewenang-wenang. Kalau sampai ada U di balik B, semua akan jelas terbuka nanti o pak jaksaa!
2026-04-28 07:54:36
9
lamerz :
bilamana ditemukan adanya FRAUD didalam pengelolaan BUMN/BUMD (manipulasi laporan keuangan dan/atau kegiatan fiktif), apakah dapat dikategorikan sebagai KORUPSI ??? atau hanya sebatas PENGGELAPAN dalam JABATAN ??? Mohon pencerahannya.
2026-04-29 07:43:01
1
46447 :
Halo Admin, YG PENTING MASUK BUI DULU. NANTI HAKIM PAKAI LHP YG MENGUNTUNGKAN JAKSA. biasa begitu. BYK KASUS sudah ada BPK. tp hakim pakai yg lain. intinya yg penguntungkan J4ksa.
2026-05-27 22:52:49
0
Onald :
jaksa sekarang emang seperti itu, seperti memaksakan kasus agar tercapai setoran atau karena sakit hati atau juga karena g mau membayar.
2026-04-29 20:11:23
0
SARWO. :
🥰🥰🥰
2026-06-16 12:11:54
0
Tenggo Bravo 08 :
No viral no justice !!!
2026-04-29 05:55:35
4
JULIANTO PUTRA LH,S.H.,M.Kn :
kerugian keuangan negara beda dengan kerugian negara. korupsi, kolusi dan nepotisme diawali dengan penyelidikan yang masuknya bukan hanya bisa lewat audit keuangan saja😁
2026-04-29 13:28:36
1
Powerranger :
G bisa komen, ni perkara sedang proses sidang atau bagaimana ? Kl lg proses sidang y kita harus bijaksana tunggu putusan hakim bukan memperkeruh persoalan
2026-05-01 03:00:45
1
jeffs :
Sudah tidak aneh di negara konoha seperti ini. yg ada kuasa merasa bisa memiliki power sehingga mengabaikan opini publik, yg anehnya lagi, lembaga tersebut sudah pernah diperiksa dan clear oleh tim audit BPK, lalu sekarang diangkat dengan dalil ba bi bu be bo... ada U di balik B sekali kalau bgini. ..😂
2026-04-30 01:59:54
1
Linda_Property :
wahhh... bahayaa patut d pertanyakan jika tdk ada bukti tapi kasus d paksakan.? tujuannya apa....???
2026-04-30 00:25:02
1
minyak babi :
apakah akan menjadi ATM ?😂
2026-04-28 11:00:42
1
@Centuy04 :
ijin komen, penegak hukum itu kalo tidak salah, satu tugas mereka melakukan pencegahan penyelewengan keuangan negara 🙏🙏
2026-04-28 12:51:08
1
Jo'7 :
min yg laporan di Polda yg pak Jaksa itu sudah sampai dimna?
soalnya sya TDK sabar lagi mau tau dia punya part berikutnya untuk min kuliti😅😂
2026-04-28 15:02:56
0
EGT66 :
😂😂😂
2026-05-04 07:22:46
0
vallery :
😳😳😳
2026-05-02 04:00:50
0
uda rony :
mrk tukang peras,,klo tdk d penuhi ya d paksakan kasusnya
2026-05-02 01:43:09
0
ariaagus3 :
Tinggal PH datangkan ahli sebagai contra legem ……tinggal bagaimana PH membuat argumentasi
2026-05-01 04:40:32
0
Isye :
hampir semua kasus korupsi dipaksakan..komisi 3 segera ke penjara seluruh indonesia..cek lsng byk anak bangsa yg dikorbankan..mereka adalah pencipta lapangan pekerjaan ttp dipaksakan untuk jdi tersangka..byk skali pak.please
2026-04-30 23:02:31
0
Nawier Daud :
Perkembangan hukum terbaru dari Putusan Mahkamah Konstitusi No 48 dan 62/PUU-XI/2013 dan diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, kerugian BUMN/BUMD tidak lagi dianggap sebagai kerugian keungan negara, asalkan terjadi karena resiko bisnis normal dan bukan akibat tindakan pidana atau kelalaian yang disengaja.
Kalaupun terjadi tindak pidana bukan lagi menjadi ranah tindak pidana korupsi tapi menjadi ranah pidana umum. Hal ini
Keuangan negara/daerah pada BUMN-BUMD tetap diakui melalui penyertaan modal dari negara/daerah, namun kekayaan negara/daerah tersebut berubah menjadi kepemilikan saham. Setelah berubah menjadi saham, maka tidak tunduk pada rezim keuangan negara/daerah, karena kedudukan negara/daerah dalam BUMN-BUMD bukan sebagai pemegang kekuasaan, melainkan sebagai pemegang saham pada BUMN-
Hadirnya UU 1/2025, dalam ketentuan Pasal 4B jo Pasal 9G yang menerangkan bahwa kerugian BUMN-BUMD bukan lagi termasuk kedalam kerugian negara dan kedudukan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN-BUMD bukan merupakan penyelenggara negara.
Diberlakukannya UU 1/2025, merupakan babak baru yang membawa perubahan atas tata kelola, manajemen, dan pengawasan dari Perusahaan plat merah tersebut. Dengan UU 1/2025 tentu membawa angin segar, terutama terhadap transformasi tata kelola BUMN-BUMD, dimana dikenal dua istilah baru yaitu _holding operasional_ yang bertugas memastikan manajemen dan tata kelola BUMN-BUMD berjalan dengan baik sesuai prinsip _good corporate governance_ dan _holding investasi_ yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
2026-04-30 13:02:28
0
gadi_052 :
korupsi bukan saja soal untung rugi tapi tentang proses dan niat
2026-04-30 04:14:45
0
Wez_Papua :
Viralkan saja dulu urusan benar salah belakangan 😁
2026-04-29 07:11:12
0
majireborn :
Padahal BPK menolak perhitungan kerugian dengan dasar masih terikat perjanjian perdata tapi pihak kejari makassar mengalihkan ke kantor akuntan publik untuk menghitung kerugian negara
2026-04-30 00:08:16
0
majireborn :
Tunggu Kantor Akuntan Publik dan saksi ahli langganan untuk menghitung kerugian negara dan menetapkan kerugian negara, sama halnya di makassar kasus pasar butung, dimana pembangunan berdasarkan perjanjian bangun guna serah dan dibangun oleh investor yang kemudian menyewakan berdasarkan sertifikat tapi dinyatakan kerugian negara, lah sertifikat apa gunanya???
2026-04-30 00:06:26
0
kolimondi :
bagaimanapun dipaksakan jika kerugian negara tidak ada perkara tersebut pasti bebas..
2026-04-28 23:58:41
0
Tukang kue :
😇😇😇
2026-04-29 12:10:49
0
Akal sehat :
bukan rahasia umum lagi Bro....biasalah...
2026-04-29 12:03:30
0
Grogy :
Nepal
2026-04-29 10:44:15
0
lambaklambak149 :
perlu dilaporkan ke komisi hak asasi manusia...
2026-04-29 09:50:01
0
AG :
P👍👍👍
2026-04-29 02:08:10
0
To see more videos from user @lika.liku.ntt, please go to the Tikwm
homepage.