@carapandang.com: Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar persidangan terkait gugatan uji materiil terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Inti dari gugatan tersebut berfokus pada tuntutan untuk menyetarakan kedudukan hukum antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dinamika persidangan ini menjadi sorotan krusial lantaran hasil putusannya akan sangat berdampak pada nasib ratusan ribu guru, tenaga kesehatan, dan instrumen pegawai lainnya yang saat ini berstatus sebagai PPPK. Dalam sidang yang berlangsung pada Jumat (6/3/2026), Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan catatan kritis dan menyoroti kedudukan hukum (legal standing) dari para pemohon. Ia menekankan bahwa setiap individu yang melamar melalui jalur birokrasi PPPK seharusnya sudah memahami secara sadar segala konsekuensi dan aturan main yang berlaku sejak awal. Menurut pandangan hukumnya, menjadi sebuah anomali ketika seseorang yang sudah secara sadar masuk dan menerima posisi melalui aturan tertentu, kemudian justru mempersoalkan aturan tersebut di kemudian hari. Menurut pandangan hukumnya, menjadi sebuah anomali ketika seseorang yang sudah secara sadar masuk dan menerima posisi melalui aturan tertentu, kemudian justru mempersoalkan aturan tersebut di kemudian hari. #pppkindonesia #pns #makamahkonstitusi #asn Kunjungi Portal Utama www.carapandang.com portal inspirasi terkini!

carapandang

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 29 April 2026 04:43:15 GMT