@yagaktaulah11: say you want the moon 🎶 Risk It All - Bruno Mars #fyp #musik #armkmai #CapCut

playlist💿
playlist💿
Open In TikTok:
Region: ID
Wednesday 13 May 2026 11:40:09 GMT
147166
7529
13
601

Music

Download

Comments

norainibasre
Noraini Basre :
nice
2026-06-15 08:41:42
0
laurasilvana8
Laura latina :
love este tema
2026-06-12 21:03:31
1
angga.pradanaaa
Cah netral +62 :
izinnnkak
2026-06-08 14:20:41
0
donionceloncel
bujang tabuang :
adakah untuk vario street
2026-06-11 12:41:37
1
taikucing.118
.....👑🤍 :
izin minta vt nya bang 👌👍🏻👍🏻
2026-05-21 15:43:56
1
_alasher_
Al Asher :
Nice
2026-06-03 14:25:51
1
santiwasanti6
santy " :
🥰 it's all four you...
2026-05-17 02:33:18
1
felmanbuntal
felman#buntal :
🥰🥰🥰
2026-06-02 03:53:33
1
ahmad.alik23
AHMAD,.... ALIK.... :
🥰🥰🥰
2026-05-15 14:59:56
1
surkep27
SURKEP27 :
🥰🥰🥰
2026-05-25 20:08:02
1
rinnyanggriani06
🌿 :
🥰🥰🥰🥰🥰
2026-06-07 02:40:11
1
sofiyanajane0
sofiyanajane :
🥰🥰🥰
2026-06-10 02:28:56
1
To see more videos from user @yagaktaulah11, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Pemerintah Evaluasi Masalah Program Makan Bergizi Gratis: Dari Dugaan Korupsi hingga Pemborosan Anggaran Pemerintah tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan sejumlah persoalan serius dalam tata kelola dan implementasinya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti berbagai kendala mulai dari dugaan korupsi, potensi pemborosan anggaran, hingga polemik terkait utang proyek yang memicu perombakan manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah dugaan kasus korupsi dalam tata kelola MBG yang melibatkan mantan pejabat tinggi BGN. Kasus ini menyeret nama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka. Penyelidikan semakin meluas setelah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dan menyebut adanya keterlibatan pihak lain dari unsur eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Selain masalah hukum, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya potensi pemborosan anggaran yang mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulan. Hal ini disebabkan oleh pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Target awal yang direncanakan sebanyak 21 ribu titik melonjak menjadi 27.877 titik, yang dinilai tidak efisien secara finansial. Lonjakan jumlah titik dapur juga terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dari kebutuhan awal sekitar 2.000 titik menjadi 8.617 titik. Seiring dengan temuan tersebut, Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan praktik jual beli izin titik SPPG yang melibatkan mantan pimpinan lembaga tersebut untuk memastikan integritas program di masa mendatang. Masalah lain muncul dari sisi sektor swasta, di mana seorang pengusaha asal Sukabumi menuntut pengembalian dana talangan sebesar Rp218,25 miliar untuk proyek Dapur Per
Pemerintah Evaluasi Masalah Program Makan Bergizi Gratis: Dari Dugaan Korupsi hingga Pemborosan Anggaran Pemerintah tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan sejumlah persoalan serius dalam tata kelola dan implementasinya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti berbagai kendala mulai dari dugaan korupsi, potensi pemborosan anggaran, hingga polemik terkait utang proyek yang memicu perombakan manajemen di Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah dugaan kasus korupsi dalam tata kelola MBG yang melibatkan mantan pejabat tinggi BGN. Kasus ini menyeret nama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka. Penyelidikan semakin meluas setelah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dan menyebut adanya keterlibatan pihak lain dari unsur eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Selain masalah hukum, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya potensi pemborosan anggaran yang mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulan. Hal ini disebabkan oleh pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Target awal yang direncanakan sebanyak 21 ribu titik melonjak menjadi 27.877 titik, yang dinilai tidak efisien secara finansial. Lonjakan jumlah titik dapur juga terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dari kebutuhan awal sekitar 2.000 titik menjadi 8.617 titik. Seiring dengan temuan tersebut, Kejaksaan Agung tengah mendalami dugaan praktik jual beli izin titik SPPG yang melibatkan mantan pimpinan lembaga tersebut untuk memastikan integritas program di masa mendatang. Masalah lain muncul dari sisi sektor swasta, di mana seorang pengusaha asal Sukabumi menuntut pengembalian dana talangan sebesar Rp218,25 miliar untuk proyek Dapur Per

About