@bastidasnorelvis: Me ha funcionado muy bien! #cortadordepasteles #cortador #utensiliosdecocina

unatalnore🌻✨
unatalnore🌻✨
Open In TikTok:
Region: US
Wednesday 13 May 2026 20:38:42 GMT
2332
24
10
3

Music

Download

Comments

alitana03
alitana03 :
Tiene un tamaño más grande
2026-06-05 04:30:16
1
bendecida_agradecida
Bendecida :
Y quedan hermosos
2026-07-02 03:43:57
1
mama.vida.real
Mama, Vida, Real🤱🏻 :
Que delicia 😋
2026-06-02 21:00:47
0
maryurinailsbronw
Nail’s Briceño💅🏻🇲🇽🇻🇪 :
Donde lo puedo pedir aquí en México mi chuavi
2026-05-15 15:00:56
0
nore.bastidas
Norelis | UGC :
Súper quedan
2026-05-14 14:49:34
1
norelma1
Norelma :
esta muy espectacular
2026-05-14 19:30:36
1
nenojr20
Javielys :
Se ven ricos esos pasteles
2026-05-14 18:25:25
1
To see more videos from user @bastidasnorelvis, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Transmigrasi, Rabu (10/6/2026). Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Dari 75.266 desa di Indonesia, terdapat 4.676 desa tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal yang sebagian besar berada di Papua. kami mendorong agar keberpihakan anggaran terhadap daerah tertinggal ditingkatkan, mengingat alokasi yang tersedia saat ini masih relatif kecil. Kami juga mendorong agar tenaga pendamping desa lebih difokuskan pada desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagai anggota Komisi V sekaligus Badan Anggaran DPR RI, kami mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Desa dan PDT dengan catatan porsi yang lebih besar diarahkan untuk desa terdampak bencana, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal agar dapat berkembang lebih cepat. Untuk Kementerian Transmigrasi, kami mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan, termasuk program Trans Patriot. Kami juga mendorong agar sumber pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi dapat melibatkan pihak ketiga dan sumber pendanaan lainnya. Selain itu, kami menyoroti persoalan konflik agraria di sejumlah kawasan transmigrasi yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan. Di Sumatera Barat sendiri terdapat empat kabupaten yang menghadapi persoalan tersebut. Kami meminta Kementerian Transmigrasi untuk mengoordinasikan penyelesaiannya secara lintas sektor dan lintas kementerian agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Kami yakin kebijakan dan penganggaran yang disusun ke depan dapat semakin berpihak kepada masyarakat di desa tertinggal, daerah terdampak bencana, serta kawasan transmigrasi, sehingga pembangunan yang merata dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud.
Mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Menteri Transmigrasi, Rabu (10/6/2026). Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Dari 75.266 desa di Indonesia, terdapat 4.676 desa tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal yang sebagian besar berada di Papua. kami mendorong agar keberpihakan anggaran terhadap daerah tertinggal ditingkatkan, mengingat alokasi yang tersedia saat ini masih relatif kecil. Kami juga mendorong agar tenaga pendamping desa lebih difokuskan pada desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal, sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagai anggota Komisi V sekaligus Badan Anggaran DPR RI, kami mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Desa dan PDT dengan catatan porsi yang lebih besar diarahkan untuk desa terdampak bencana, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal agar dapat berkembang lebih cepat. Untuk Kementerian Transmigrasi, kami mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan, termasuk program Trans Patriot. Kami juga mendorong agar sumber pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi dapat melibatkan pihak ketiga dan sumber pendanaan lainnya. Selain itu, kami menyoroti persoalan konflik agraria di sejumlah kawasan transmigrasi yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan. Di Sumatera Barat sendiri terdapat empat kabupaten yang menghadapi persoalan tersebut. Kami meminta Kementerian Transmigrasi untuk mengoordinasikan penyelesaiannya secara lintas sektor dan lintas kementerian agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati. Kami yakin kebijakan dan penganggaran yang disusun ke depan dapat semakin berpihak kepada masyarakat di desa tertinggal, daerah terdampak bencana, serta kawasan transmigrasi, sehingga pembangunan yang merata dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud.

About