@media.clips02: ‎Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang usut tujuh kasus tambang ilegal yang diduga beroperasi tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau menambang di luar wilayah IUP yang dimiliki. Total potensi kerugian negara dari ketujuh kasus ini tembus Rp857,55 miliar. "Direktorat Penegakan Hukum Kementerian ESDM sedang menangani 7 kasus tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp857,55 miliar di sejumlah wilayah Indonesia," kata Juru Bicara ESDM Dwi Anggia, dikutip Bloomberg Technoz pada Selasa (26/5/2026). Lokasi tambang ilegal tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatra, sampai Kepulauan Maluku. Pengusutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) ESDM. Buat masyarakat Indonesia, kabar ini punya beberapa implikasi serius yang patut dicermati. Pertama, kerugian Rp857 M ini kemungkinan cuma puncak gunung es, karena banyak tambang ilegal di RI yang belum terdeteksi. Series kebocoran ekonomi lain sudah keluar: under-invoicing ekspor RI Rp15.400 triliun (1991-2024), transfer pricing 10 produsen CPO bikin negara rugi Rp1,48 triliun, dan banyak modus lain. Kedua, dampak nyata ke ekonomi RI: ULN tembus Rp7.669 T, beban kompensasi BBM Rp238 T/tahun, dan rupiah anjlok ke Rp17.700. Ketiga, pemerintah sedang dorong kebijakan ekspor SDA 1 pintu via Danantara mulai 1 Juni 2026 sebagai langkah berantas kebocoran. Buat investor, momentum ini sinyal sektor tambang berlisensi resmi (BUMI, ADRO, MDKA, ANTM) berpotensi dapat keuntungan kalau penegakan hukum tambang ilegal berhasil mengurangi pasokan ilegal di pasar. Sumber: TWS News @tradewithsuli #kontencom #kontencomxtws #menteriesdm #bahlil

MEDIA CLIPS

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 27 May 2026 13:06:57 GMT