Aliansi PPPK Paruh Waktu Tegaskan Mereka Berhak Terima Gaji 13: Regulasi Jelas! Alhamdulillah Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Indonesia menegaskan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) berhak terima gaji ke-13. Begitu pula dengan PPPK Paruh Waktu. Hal tersebut diungkapkan Ketua PPPK Paruh Waktu Indonesia Edy Wibowo. Dia mengatakan, ada sejumlah regulasi yang mendasari. Sebenarnya gaji ke-13 untuk PPPK Paruh Waktu sudah ada dasar aturannya,” Dia memaparkan setidaknya ada tiga regulasi. Pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan dan Gaji ke 13 untuk ASN. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Oetunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji. Dari regulasi tersebut jelas ASN (PPPK Paruh Waktu) Berhak atas gaji 13 dan THR,” terangnya. Karenanya, dia berharap, semua PPPK Paruh Waktu di Indonesia mendapatkan haknya. “Kami tentu berharap (semua PPPK Paruh Waktu dapat gaji 13,” ucapnya. Sejumlah Pemda Sudah Konfirmasi Memang belum semua Pemerintah Daerah (Pemda) mengonfirmasi akan memberi gaji 13 untuk ASN. Tapi beberap sudah memastikan. Di antaranya Pemda Ponorogo, Jawa Timur. Mereka menyiapkan anggaran Rp53 miliar untuk gaji ke-13 ASN, termasuk PPPK Paruh Waktu. “Seluruh ASN Pemkab Ponorogo menerima gaji ke-13, termasuk PPPK paruh waktu. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp53 miliar,” kata Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo Sriyono Menuruut regulasi, Sriyono bilang PPPK Paruh Waktu memang punya hak. Walau demikian, dia bilang pihaknya masih menunggu petunjuk teknis. “Kami masih menunggu juknisnya, sehingga detail teknis pelaksanaan masih menyesuaikan aturan lanjutan,” Hal serupa juga diungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi A. Dia menyebut, itu sesuai regulasi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, yang mengatur tunjangan hari raya bagi aparatur negara, pensiunan, dan penerima tunjangan 2026,” kata Mirza, “Kemudian ada Pergub Nomor 8 Tahun 2026 tentang Juknis Pemberian THR dan Gaji 13 yang bersumber dari APBD,” tambahnya, Dia menerangkan, anggarannya kurang lebih Rp150 miliar. sekitar Rp125 miliar dialokasikan untuk pembayaran gaji dan Rp25 miliar untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP). “Insya Allah anggaran tersedia dan siap dibayarkan pada minggu pertama Juni, tinggal menunggu kesiapan administrasi dari masing-masing OPD,” #fyp #fypシ #sorotan #tiktokviral #pppk - @viralpppk