1. Home
  2. Detail

@smw7b4furk00cx0: #audit#fyp#foryou#usa#cops#tiktok

Gray
Gray
Open In TikTok:
Region: US
Sunday 31 May 2026 20:28:19 GMT
10611
117
4
3

Music

Download

No Watermark .mp4 (4.78MB) No Watermark(HD) .mp4 (2.71MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

danielkilpela
danielkilpela :
2026-06-02 02:10:38
2
user239207562
chris :
ya being a cop makes people uncomfortable why do they have to be like this
2026-06-01 04:24:18
5
negr0taku_89
Negr0taku_89 :
🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔
2026-06-01 01:37:01
1
To see more videos from user @smw7b4furk00cx0, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

စိုးမိုးချင်လို့🫶#ချစ်စရာလေးမလား🙈 #ဒီတစ်ပုဒ်တော့fypပေါ်ရောက်ချင်တယ် #CapCut
စိုးမိုးချင်လို့🫶#ချစ်စရာလေးမလား🙈 #ဒီတစ်ပုဒ်တော့fypပေါ်ရောက်ချင်တယ် #CapCut
nasib baik gasi apalagi kalo pejabatnya di indo😭#bapakpalingjujur #filmindonesia #filmindo #punyabapakjujur #politik #fyppp #benidictussiregar #jokowi #solehsolihun #polisi #bpjclip #laporpaktrans7
nasib baik gasi apalagi kalo pejabatnya di indo😭#bapakpalingjujur #filmindonesia #filmindo #punyabapakjujur #politik #fyppp #benidictussiregar #jokowi #solehsolihun #polisi #bpjclip #laporpaktrans7
#Ilovetiktok #Sinhlynam #namkhoa #truongthopharma70 #Duongnamkhoa
#Ilovetiktok #Sinhlynam #namkhoa #truongthopharma70 #Duongnamkhoa
TOTALBANTEN.COM, SERANG – Pendapatan Pemerintah Provinsi Banten pada 2026 diproyeksikan terkoreksi hingga Rp363 miliar. Dampaknya, Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten harus dikurangi satu bulan. Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, mengatakan koreksi tersebut terlihat dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Menurut Fahmi, proyeksi pendapatan daerah yang sebelumnya sebesar Rp10,083 triliun kini dievaluasi menjadi sekitar Rp9,720 triliun. “Awalnya Rp10,083 triliun, tentu hari ini terevaluasi menjadi Rp9,720 triliun,” kata Fahmi usai rapat paripurna pembahasan Nota Penjelasan APBD Perubahan KUA-PPAS 2026, Kamis (17/9/2026). Dengan perubahan tersebut, terdapat kekurangan proyeksi pendapatan sekitar Rp363 miliar. Fahmi menyebut penurunan tersebut berasal dari sejumlah komponen pendapatan daerah yang tidak mencapai target, terutama pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Ketidaktercapaian pertama adalah dari pajak daerah, kedua dari retribusi dan juga pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” ujarnya. Kondisi tersebut membuat Pemprov Banten harus melakukan penataan ulang anggaran melalui sejumlah pergeseran dan efisiensi belanja. Salah satu yang terkena dampaknya adalah anggaran Tukin ASN. Fahmi mengatakan pembayaran Tukin yang sebelumnya diasumsikan selama 14 bulan dalam setahun kini dievaluasi menjadi 13 bulan. “Kurang lebih satu bulan anggaran Tukin kita evaluasi dan kita kurangi,” katanya. Dengan kebijakan tersebut, ASN Pemprov Banten kehilangan alokasi Tukin untuk satu bulan. Fahmi menjelaskan, pengurangan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran bagi pembangunan dan program prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, perubahan anggaran tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga untuk memastikan program pembangunan yang telah berjalan dalam APBD murni dapat dituntaskan melalui APBD Perubahan 2026. “Kita perlukan proses pergeseran beberapa anggaran untuk mengoptimalkan beberapa prioritas anggaran yang berkaitan dengan proses pembangunan yang sudah berjalan di anggaran murni untuk dituntaskan di anggaran perubahan,” ujarnya.
TOTALBANTEN.COM, SERANG – Pendapatan Pemerintah Provinsi Banten pada 2026 diproyeksikan terkoreksi hingga Rp363 miliar. Dampaknya, Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten harus dikurangi satu bulan. Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, mengatakan koreksi tersebut terlihat dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Menurut Fahmi, proyeksi pendapatan daerah yang sebelumnya sebesar Rp10,083 triliun kini dievaluasi menjadi sekitar Rp9,720 triliun. “Awalnya Rp10,083 triliun, tentu hari ini terevaluasi menjadi Rp9,720 triliun,” kata Fahmi usai rapat paripurna pembahasan Nota Penjelasan APBD Perubahan KUA-PPAS 2026, Kamis (17/9/2026). Dengan perubahan tersebut, terdapat kekurangan proyeksi pendapatan sekitar Rp363 miliar. Fahmi menyebut penurunan tersebut berasal dari sejumlah komponen pendapatan daerah yang tidak mencapai target, terutama pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Ketidaktercapaian pertama adalah dari pajak daerah, kedua dari retribusi dan juga pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” ujarnya. Kondisi tersebut membuat Pemprov Banten harus melakukan penataan ulang anggaran melalui sejumlah pergeseran dan efisiensi belanja. Salah satu yang terkena dampaknya adalah anggaran Tukin ASN. Fahmi mengatakan pembayaran Tukin yang sebelumnya diasumsikan selama 14 bulan dalam setahun kini dievaluasi menjadi 13 bulan. “Kurang lebih satu bulan anggaran Tukin kita evaluasi dan kita kurangi,” katanya. Dengan kebijakan tersebut, ASN Pemprov Banten kehilangan alokasi Tukin untuk satu bulan. Fahmi menjelaskan, pengurangan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran bagi pembangunan dan program prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, perubahan anggaran tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, tetapi juga untuk memastikan program pembangunan yang telah berjalan dalam APBD murni dapat dituntaskan melalui APBD Perubahan 2026. “Kita perlukan proses pergeseran beberapa anggaran untuk mengoptimalkan beberapa prioritas anggaran yang berkaitan dengan proses pembangunan yang sudah berjalan di anggaran murni untuk dituntaskan di anggaran perubahan,” ujarnya.
Mother Nature working her spring magic #wisconsin #weather #fyp #fypシ
Mother Nature working her spring magic #wisconsin #weather #fyp #fypシ
Em áo 2 dây siuu dễ phối 🤡💃🏻#fashion #thoitrangnu #outfit #quynhxinh
Em áo 2 dây siuu dễ phối 🤡💃🏻#fashion #thoitrangnu #outfit #quynhxinh

About

Legal