@kancane_lurah: UPDATE REFORMASI PAJAK 2026: KOPERASI & BUMDes (baru) RESMI DILARANG PAKAI TARIF UMKM 0,5%! (BEDAH PP 20/2026) Pemerintah baru saja melakukan perombakan radikal. Fasilitas Tarif PPh Final 0,5% (Tarif UMKM) sekarang dikunci rapat dan hampir seluruh bentuk badan hukum dicoret dari daftar penerima. Berikut peta aturan main terbaru yang wajib kita pahami bersama: SIAPA YANG MASIH BOLEH PAKAI TARIF UMKM 0,5%? Fasilitas tarif murah berbasis omzet kotor ini sekarang HANYA boleh dinikmati oleh: Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang murni pedagang/UMKM ( *bukan* pekerja bebas/profesional). Perseroan Perorangan (PT Perorangan) yang didirikan oleh 1 orang (dengan catatan: *bukan* bergerak di bidang jasa keahlian). BADAN HUKUM YANG RESMI DICORET (TIDAK BOLEH PAKAI 0,5%): - KOPERASI ❌ (Baru dicoret di PP 20/2026) - BUMDes & BUMDes Bersama ❌ - CV, Firma, dan PT Persekutuan Modal ❌ (Tetapi untuk Badan Usaha yang sudah menggunakan tarif 0.5% dan masih memiliki batas waktu menggunakan tarif tsb, masih boleh menggunakan tarif 0.5% hingga batas waktunya habis. Untuk badan usaha yang didirikan setelah 22 April 2026 wajib memakai tarif PPh Badan pasal 17 ayat 1b sebesar 22%.) Karena tidak boleh lagi pakai tarif 0,5% dari omzet, maka Koperasi dan BUMDes wajib menghitung pajaknya dari Laba Bersih (Wajib Pakai Pembukuan / Laporan Keuangan), bukan dari omzet kotor. Tarifnya berapa? Menggunakan tarif normal PPh Badan sebesar 22%. Salam dari Desa 🇮🇩 #bumdes #kdmp #literasikeuangan #foryoupage #desaberdaya

kancane_lurah

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 01 June 2026 08:17:19 GMT