@mohamedfarg445: تقييمكم لصوت صاحبي والمونتاج بتاعي؟ #متابعه_ولايك_واكسبلور_احبكم #creatorsearchinsights #قران_كريم #قرآن #تغفيله

Mohammed farg

Open In TikTok:

Region: EG

Tuesday 02 June 2026 04:18:21 GMT

857

74

5

4

Music

Download

No Watermark .mp4 (6.19MB) Watermark .mp4 (11.89MB) Music .mp3

Comments

مستر يوسُف|YOUSUF :

الصحبة الصالحة

2026-06-11 18:01:51

1

إبراهيم شريف :

الله اكبر يا مازن

2026-06-14 20:28:22

1

Omar :

🥰🥰🥰🥰🥰

2026-06-03 14:38:11

1

乂『ENG』メ『ABDO』乂 :

❤️❤️❤️

2026-06-02 23:29:46

1

ابوعمرسيدشعبان الجرداوى :

💚💚

2026-06-15 06:57:59

1

To see more videos from user @mohamedfarg445, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Bamsoet: Revisi UU KADIN Dorong KADIN Jadi Lembaga Sui Generis Non APBN, Sejajar dengan Lembaga Negara JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan KADIN Indonesia terus mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Revisi tersebut kini memasuki tahapan pembicaraan tingkat I di DPR dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 sebagai salah satu RUU usulan DPR. Perubahan regulasi diperlukan agar posisi dunia usaha dalam pembangunan nasional memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu menjawab perubahan ekonomi yang berlangsung sangat cepat. “UU KADIN sudah berusia hampir empat dekade. Dunia usaha hari ini menghadapi perubahan yang sangat cepat, mulai dari digitalisasi, perkembangan teknologi, geopolitik, rantai pasok global, transisi energi, sampai persaingan mendapatkan investasi. Karena itu, revisi UU KADIN sudah menjadi kebutuhan mendesak agar kelembagaan KADIN memiliki dasar hukum yang sesuai dengan tantangan ekonomi masa kini,” ujar Bamsoet dalam Rapat Pengurus KADIN Indonesia dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, secara daring di Jakarta, Senin (31/8/26). Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, revisi UU KADIN akan membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan dan fungsi KADIN Indonesia. Salah satu gagasan utamanya adalah memperkuat posisi KADIN sebagai lembaga sui generis non APBN, yakni institusi khas yang memiliki kedudukan mandiri dan karakter khusus dalam sistem ketatanegaraan dan perekonomian nasional. KADIN diharapkan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara dalam konteks fungsi dan kewenangan yang diberikan undang-undang, sekaligus tetap bersifat non-budgeter atau tidak membebani APBN.

Bamsoet: Revisi UU KADIN Dorong KADIN Jadi Lembaga Sui Generis Non APBN, Sejajar dengan Lembaga Negara JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan KADIN Indonesia terus mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Revisi tersebut kini memasuki tahapan pembicaraan tingkat I di DPR dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 sebagai salah satu RUU usulan DPR. Perubahan regulasi diperlukan agar posisi dunia usaha dalam pembangunan nasional memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu menjawab perubahan ekonomi yang berlangsung sangat cepat. “UU KADIN sudah berusia hampir empat dekade. Dunia usaha hari ini menghadapi perubahan yang sangat cepat, mulai dari digitalisasi, perkembangan teknologi, geopolitik, rantai pasok global, transisi energi, sampai persaingan mendapatkan investasi. Karena itu, revisi UU KADIN sudah menjadi kebutuhan mendesak agar kelembagaan KADIN memiliki dasar hukum yang sesuai dengan tantangan ekonomi masa kini,” ujar Bamsoet dalam Rapat Pengurus KADIN Indonesia dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, secara daring di Jakarta, Senin (31/8/26). Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, revisi UU KADIN akan membawa perubahan mendasar terhadap kedudukan dan fungsi KADIN Indonesia. Salah satu gagasan utamanya adalah memperkuat posisi KADIN sebagai lembaga sui generis non APBN, yakni institusi khas yang memiliki kedudukan mandiri dan karakter khusus dalam sistem ketatanegaraan dan perekonomian nasional. KADIN diharapkan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara dalam konteks fungsi dan kewenangan yang diberikan undang-undang, sekaligus tetap bersifat non-budgeter atau tidak membebani APBN.

@PopupTurkey #viral #bpwkpp #işbirliği

@PopupTurkey #viral #bpwkpp #işbirliği

Bác nào lắp đèn sưởi kiểu bày là phải lưu ý trong quá trình sử dụng nhé . #xaynha #hanhtrinhxaynha #tuandunglamnha #kinhnghiemxaynha #densuoinhatam

Bác nào lắp đèn sưởi kiểu bày là phải lưu ý trong quá trình sử dụng nhé . #xaynha #hanhtrinhxaynha #tuandunglamnha #kinhnghiemxaynha #densuoinhatam

@Fary❤️ #tiktoksenegal🇸🇳 #pourtoipage #viral #trend #dance

@Fary❤️ #tiktoksenegal🇸🇳 #pourtoipage #viral #trend #dance

@fernandinhotorres0 ..#fernandinhotorrescy

@fernandinhotorres0 ..#fernandinhotorrescy

@anitta #anitta #anittacy #equilibrivm

@anitta #anitta #anittacy #equilibrivm

About

Robot
API

Legal

Privacy Policy