@lambe064: Ibu Heni bermaksud mengambil SK SPPG PT Sangkuriang yang menjadi bagian dari proses administrasi usahanya. Namun, muncul informasi bahwa untuk mengambil SK tersebut diminta sejumlah uang hingga Rp450 juta. Angka ini tentu bukan jumlah kecil. Pertanyaannya sederhana: apakah dalam prosedur resmi memang ada biaya sebesar itu? Jika tidak, maka praktik semacam ini perlu dijelaskan secara terbuka dan ditelusuri dengan serius. Dokumen perizinan dan surat keputusan adalah bagian dari mekanisme administrasi yang seharusnya transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, serta rincian biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika muncul permintaan dana dalam jumlah besar tanpa kejelasan, hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses birokrasi. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian dan keterbukaan. Jika ada pungutan di luar ketentuan, maka itu harus dihentikan. Jika ada kesalahpahaman, maka perlu diluruskan secara resmi. Transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan fondasi dalam pelayanan publik yang berintegritas. Kebenaran mesti diusut hingga tuntas.

Berita Lambe MU

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 03 June 2026 09:48:46 GMT