Demo Mahasiswa Tuntut Perbaikan Jalan di Bombana Memanas, Kapolres Diduga Rebut Mikrofon dan Cekik Orator BOMBANA, CAHAYASULTRA.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Mata Oleo (IMPPERMOL) Kendari di kawasan Tugu Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Selasa (2/6/2026), berakhir tegang dan memantik sorotan publik setelah muncul dugaan tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi. Demonstrasi yang mengangkat persoalan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Mata Oleo itu awalnya berlangsung damai. Namun situasi berubah ketika massa berupaya melakukan pembakaran ban sebagai simbol protes atas kondisi jalan yang dinilai belum mendapat perhatian maksimal dari pemerintah. Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan melarang pembakaran ban tersebut dengan alasan tidak tercantum dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi yang telah disampaikan sebelumnya. Ketegangan kemudian disebut memuncak ketika Kapolres Bombana, AKBP Eko Sutomo, turun langsung ke lokasi demonstrasi. Massa aksi menuding terjadi tindakan yang dinilai melampaui batas pengamanan demonstrasi. Jenderal Lapangan IMPPERMOL, Rama Nur, mengungkapkan bahwa pihaknya menilai aparat telah melakukan tindakan yang berpotensi menghambat penyampaian aspirasi mahasiswa. Menurutnya, Kapolres Bombana naik ke atas mobil sound system yang digunakan massa aksi dan mengambil mikrofon dari tangan orator yang saat itu sedang menyampaikan tuntutan di hadapan peserta demonstrasi. “Bukan hanya mikrofon yang diambil. Dalam proses itu kami juga menduga terjadi tindakan fisik terhadap orator. Ada dorongan, cekikan, bahkan upaya menghalangi penyampaian aspirasi di depan peserta aksi,” ujar Rama Nur, Rabu (3/6/2026). Dugaan tindakan represif tersebut semakin menjadi perhatian setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan seorang perwira polisi yang disebut sebagai Kapolres Bombana memberikan instruksi kepada anggotanya untuk mengamankan orator yang sedang berorasi. Dalam video yang beredar, terdengar perintah "Angkut, angkut" sambil menunjuk ke arah orator di tengah berlangsungnya aksi demonstrasi. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan mengenai komitmen aparat dalam menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sejumlah peserta aksi menilai pengamanan demonstrasi seharusnya dilakukan secara persuasif, humanis, dan mengedepankan dialog, bukan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan ketakutan atau dianggap membatasi ruang demokrasi masyarakat. Padahal, fokus utama aksi yang dilakukan IMPPERMOL adalah mendesak pemerintah agar segera merealisasikan pembangunan ruas Jalan Kasipute–Lora–Bambaea di Kecamatan Mata Oleo yang selama ini dikeluhkan masyarakat akibat kerusakannya yang cukup parah. Mahasiswa menilai kondisi jalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga. Karena itu, mereka mendesak Bupati Bombana, Burhanuddin, untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna mempercepat pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, massa aksi juga meminta DPRD Bombana menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap perencanaan maupun pelaksanaan proyek infrastruktur serta memastikan ruas jalan yang rusak di Kecamatan Mata Oleo masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah. Kini sorotan publik tidak hanya tertuju pada tuntutan pembangunan jalan yang disuarakan mahasiswa, tetapi juga pada dugaan tindakan represif yang terjadi saat pengamanan aksi berlangsung. Peristiwa tersebut dinilai menjadi ujian bagi komitmen perlindungan hak demokratis warga negara sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap pola penanganan demonstrasi oleh aparat keamanan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Sultra. @humas.resbom - @cahayasultra1