@katadatacoid: Beberapa kepala daerah termasuk Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melaporkan ketidaksanggupan daerah untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sisa tahun berjalan. Ini lantaran kas daerah tidak cukup. Sherly meminta adanya pembahasan lanjutan dengan DPR dan pemerintah pusat tentang kebijakan anggaran tahun 2027. Pasalnya, daerah menghadapi ketidakpastian terkait kemungkinan efisiensi lanjutan APBN. Sedangkan ruang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan semakin terbatas karena kewenangan yang diambil pusat. "Ketika kami harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi," ujar Sherly alam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah kepala daerah di Jakarta, Senin (8/6). Sebagai solusi, Sherly tidak meminta APBN untuk membiayai PPPK, namun dia meminta agar Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipotong 60 persen, dapat dikembalikan sebagian ke daerah. Keluhan serupa disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Dia menyebut banyak daerah hanya mampu membayar gaji PPPK hingga September dan tidak sanggup menanggung pembayaran selama 12 bulan penuh. Menurut Anwar, jika kebijakan efisiensi masih berlanjut pada 2027, kemampuan daerah untuk membayar gaji PPPK akan semakin tertekan. "Tadi dikatakan tidak bisa, ini harus dipertahankan. Ya kalau dipertahankan negara harus bertanggung jawab supaya PPPK ini kalau bisa juga digaji dari sini (APBN)," katanya. Kreator Konten: E. Lintang Editor: Martha Thertina #Katadatacoid #KalauBicaraPakaiData #SherlyTjoanda #PPPK #AnwarHafid

katadata.co.id

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 09 June 2026 08:03:20 GMT