@kabar.hukum.id: Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa terdapat 39 pemerintah daerah (Pemda) yang menyatakan belum memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apa Penyebabnya? Menurut Tito, kondisi tersebut terjadi karena porsi belanja pegawai di sejumlah daerah telah melebihi 50 persen dari total APBD. Beberapa daerah dengan persentase tertinggi antara lain Kabupaten Sigi sebesar 60 persen, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 56,65 persen, dan Kabupaten Donggala sebesar 53,1 persen. Langkah Pemerintah Pusat Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Keuangan menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari solusi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemberian dukungan anggaran melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari APBN. Namun demikian, pemerintah pusat menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus melakukan penyesuaian anggaran dengan mengurangi kegiatan yang dinilai kurang efektif dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Batas Belanja Pegawai Mulai 2027 Sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), mulai tahun 2027 porsi belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen dari total APBD. Saat ini masih terdapat 367 kabupaten yang berada di atas batas tersebut. 💬 Bagaimana pendapat Anda? Apakah pengelolaan anggaran daerah perlu dibenahi sebelum dilakukan penambahan formasi PPPK? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. #PPPK #ASN #APBD #KeuanganDaerah #kabarhukumindonesia

KABAR HUKUM INDONESIA

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 11 June 2026 02:14:13 GMT