@anastasiia.lito: filmed on iPhone 5 btw (torquise)

ana 🫦🏴‍☠️
ana 🫦🏴‍☠️
Open In TikTok:
Region: IT
Thursday 11 June 2026 20:39:57 GMT
457408
14037
17
433

Music

Download

Comments

shelllllyy5
🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️🧚🏽‍♀️ :
Is that an iPhoneC? Like howwww girl you’re so rich & that phone took me back I had to look at the date this was posted lol
2026-09-19 14:45:00
5
ava_swagnelli
ava_swagnelli :
You’re my new fav micro influencer
2026-09-03 14:19:02
647
f0416a
f0416a :
your mom clearly raised a divaaaa
2026-09-22 14:38:24
118
pizzaa764
pizzaa :
no man deserves this
2026-09-15 21:06:54
65
3hunnashawtyz
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ :
I love you
2026-09-07 15:47:20
0
alaynassssssssssss
A🤫 :
Period
2026-09-01 14:19:56
0
_ggiulia___
𝟐𝟐 :
zuma?
2026-06-12 17:19:53
4
sherlinrondonn
Sherlin Rondon :
This is everything
2026-07-11 20:17:52
1
giuliii.cas
Giulia :
Tuffff barbiessss
2026-06-11 20:43:46
16
theeliyahqiana
☆☆ LIYAH ☆☆ :
Life
2026-09-25 00:59:46
0
imnotmasha_
Маша🪽 :
2026-06-11 20:44:57
0
bennett.grace19
bennett :
2026-06-12 22:29:24
0
gisellemuntasser
Giselle :
😍😍😍
2026-06-12 11:25:32
0
22caliz
cali 🪽 :
😍😍
2026-06-13 15:10:34
0
To see more videos from user @anastasiia.lito, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto meminta pencabutan Peraturan Daerah (Perda) yang masih memberikan celah bagi pembakaran hutan dan lahan (karhutla), namun penolakan terhadap rencana pencabutan tersebut datang dari sejumlah pihak di daerah. Pihak yang Menolak Pencabutan Perda • Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan (dari PDI-P): Secara terbuka menyatakan menolak instruksi pusat untuk mencabut Perda yang mengatur pembukaan lahan dengan cara dibakar. • Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat: Melalui perwakilannya (Cornelius), DAD Kalbar menolak pencabutan Perda pembakaran lahan karena dianggap melindungi kearifan lokal masyarakat adat. Alasan Penolakan dari Daerah • Perda tersebut dinilai mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat atau petani lokal dalam membuka lahan dengan batasan tertentu (seperti maksimal 2 hektare per kepala keluarga). • Pembukaan lahan dengan cara terkendali dianggap sebagai tradisi atau solusi murah bagi warga lokal, sebelum adanya larangan total dari pemerintah pusat. Sikap Pemerintah Pusat • Presiden Prabowo Subianto dan jajaran (termasuk Menteri Lingkungan Hidup serta Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo) menilai aturan di tingkat daerah tersebut menjadi celah atau legitimasi terjadinya karhutla yang merusak lingkungan. • Pemerintah pusat berencana mendesak pencabutan aturan daerah tersebut serta merevisi undang-undang terkait (seperti UU PPLH) untuk menutup segala bentuk izin pembakaran lahan. #presiden #prabowo #pemda #kalimantan #karhutla
Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto meminta pencabutan Peraturan Daerah (Perda) yang masih memberikan celah bagi pembakaran hutan dan lahan (karhutla), namun penolakan terhadap rencana pencabutan tersebut datang dari sejumlah pihak di daerah. Pihak yang Menolak Pencabutan Perda • Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan (dari PDI-P): Secara terbuka menyatakan menolak instruksi pusat untuk mencabut Perda yang mengatur pembukaan lahan dengan cara dibakar. • Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Barat: Melalui perwakilannya (Cornelius), DAD Kalbar menolak pencabutan Perda pembakaran lahan karena dianggap melindungi kearifan lokal masyarakat adat. Alasan Penolakan dari Daerah • Perda tersebut dinilai mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat atau petani lokal dalam membuka lahan dengan batasan tertentu (seperti maksimal 2 hektare per kepala keluarga). • Pembukaan lahan dengan cara terkendali dianggap sebagai tradisi atau solusi murah bagi warga lokal, sebelum adanya larangan total dari pemerintah pusat. Sikap Pemerintah Pusat • Presiden Prabowo Subianto dan jajaran (termasuk Menteri Lingkungan Hidup serta Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo) menilai aturan di tingkat daerah tersebut menjadi celah atau legitimasi terjadinya karhutla yang merusak lingkungan. • Pemerintah pusat berencana mendesak pencabutan aturan daerah tersebut serta merevisi undang-undang terkait (seperti UU PPLH) untuk menutup segala bentuk izin pembakaran lahan. #presiden #prabowo #pemda #kalimantan #karhutla

About