SPMB TULUNGAGUNG DAN MISTERI “JALUR KELIMA”, SAAT TITIPAN DISEBUT LEBIH SAKTI DARI SISTEM Tulungagung - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kabupaten Tulungagung untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK diklaim semakin ketat, digital, transparan, serta berbasis aturan. Namun di lapangan, publik justru ramai membicarakan satu hal yang dianggap tak pernah benar-benar hilang: jalur titipan. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah sistem benar-benar murni seleksi, atau hanya terlihat rapi di layar monitor sementara praktik intervensi tetap bermain di belakang meja. Di tingkat SMP yang menjadi kewenangan Pemkab Tulungagung, persaingan jalur domisili dan prestasi semakin brutal. Banyak orang tua mengeluh karena anak yang rumahnya dekat sekolah justru tersingkir. Ironisnya, setelah pengumuman selesai, selalu muncul cerita lama: siswa yang sebelumnya tidak lolos mendadak bisa masuk. Sementara di jenjang SMA dan SMK di bawah kewenangan Pemprov Jawa Timur, aturan SPMB tahun ini lebih keras. Jalur domisili bahkan tidak lagi sekadar mengandalkan jarak rumah, tetapi juga mempertimbangkan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) saat kuota membludak. Namun pertanyaannya sederhana: seketat apa pun sistem dibuat, apakah benar mampu menutup “jalur belakang”? Publik menilai ada “jalur kelima” yang tidak pernah tertulis dalam juknis resmi. Bukan jalur domisili, afirmasi, mutasi, atau prestasi, melainkan jalur intervensi. Jalur ini diduga dimainkan lewat relasi kuasa, telepon pejabat, tekanan oknum tertentu, hingga titipan dari pihak yang merasa punya pengaruh. Mulai oknum birokrasi, organisasi, sampai pihak yang membawa nama aparat disebut-sebut masih menjadi momok bagi sekolah. Kepala sekolah pun sering berada di posisi serba salah. Mau menolak titipan, takut dianggap melawan kekuasaan. Mau menerima, melanggar rasa keadilan bagi siswa lain. Akibatnya, aturan kuota yang seharusnya menjadi pagar seleksi justru rawan jebol setelah pengumuman resmi selesai. Praktik penambahan rombongan belajar (rombel) pun kerap menjadi sorotan karena dianggap membuka ruang masuknya siswa “siluman”. Fakta ini sebenarnya bukan cerita baru. Ombudsman RI sebelumnya pernah menemukan adanya indikasi siswa titipan, manipulasi data, hingga intervensi dalam penerimaan siswa di berbagai daerah. Namun sampai hari ini, praktik tersebut dinilai belum pernah benar-benar diberantas. Yang paling dirugikan tentu masyarakat kecil. Anak-anak yang mengikuti proses secara jujur justru kalah oleh mereka yang punya akses kekuasaan. Sementara orang tua yang tidak punya “orang dalam” hanya bisa pasrah melihat sekolah negeri favorit perlahan berubah seperti arena rebutan koneksi. Ironisnya, jargon transparansi selalu dikumandangkan setiap tahun. Sistem digital dipamerkan, aplikasi diperbaiki, sosialisasi digencarkan. Tetapi jika keputusan akhir tetap bisa digeser lewat tekanan dan titipan, maka teknologi hanya menjadi kosmetik administrasi. Publik kini menunggu keberanian pemerintah daerah, cabang dinas pendidikan, hingga aparat pengawas untuk membuktikan bahwa SPMB bukan sekadar formalitas tahunan. Sebab jika praktik jalur belakang masih dipelihara, maka pendidikan bukan lagi soal kemampuan dan hak siswa, melainkan soal siapa yang paling kuat bermain pengaruh. #spmb2026 #fyp #viral #dinaspendidikan #dinasprovinsijawatimur - @saksihukumindonesia.com