Tersangka kasus korupsi pengadaan motor listrik program MBG, Andri Mulyono (AM), diduga menggelembungkan harga setiap unit motor listrik hingga mendekati pagu anggaran yang tersedia. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan praktik mark up tersebut dilakukan dengan mengondisikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). “Saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau mark up untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Anggaran pengadaan motor listrik oleh BGN mencapai Rp1,1 triliun. Kejagung masih menghitung besaran pasti kerugian akibat mark up tersebut, namun menyebut harga per unit diduga tidak wajar. “Sedang kami hitung untuk pastinya. Tapi kami pastikan bahwa harganya tidak wajar. Kurang lebih sama dengan nilai pengadaan, sekitar Rp47 juta per unit,” ujar Syarief. Selain mark up, AM juga diduga menerima pembayaran 100 persen berdasarkan berita acara serah terima yang telah dimanipulasi. Kejagung juga menemukan spesifikasi motor listrik yang disediakan tidak sesuai dengan rencana pengadaan atau mengalami penurunan spesifikasi (downgrade). “Seolah-olah perakitan sepeda motor telah selesai dan sesuai spesifikasi, padahal harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai dengan standar barang dan kebutuhan,” ujarnya. Atas kasus tersebut, AM dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP serta ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. 📰: Kompas.com Ikuti Perkembangan Politik di Media Sosial Total Politik YouTube: "Total Politik⁣⁣"⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ TikTok: @totalpolitik Spotify: Total Politik⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ...........................................⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣............................. #TotalPolitik #BGN #KorupsiMotorListrik #AndriMulyono - @totalpolitik