@rheynoldus: Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Papua pada era pemerintahan Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Papua pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan wujud nyata implementasi Sila ke-5 Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Kebijakan ini memastikan masyarakat di wilayah pedalaman atau pegunungan Papua dapat menikmati harga BBM yang sama rata dengan wilayah lain di Indonesia. Berikut adalah poin-poin utama yang menghubungkan kebijakan ini dengan keadilan sosial ; Menghilangkan Ketimpangan Harga : Sebelum kebijakan ini diterapkan, biaya distribusi yang sangat sulit membuat harga BBM di pedalaman Papua melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 hingga Rp100.000 per liter. Kebijakan ini menyamakannya dengan harga di Pulau Jawa. Pemerataan Akses Ekonomi : Penyeragaman harga ini menekan biaya transportasi dan logistik lokal secara signifikan. Dampak turunannya adalah harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari di wilayah Papua dapat ditekan menjadi lebih terjangkau. Kewajiban Negara yang Merata : Sila ke-5 mengamanatkan keadilan dalam pembangunan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Pemerintah memandang bahwa masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) memiliki hak yang sama untuk mengakses energi dan menikmati hasil pembangunan.
