@rosindonews.com: CILEGON | rosindonews.com - Temuan halaman "Tata Tertib" pada website resmi DPRD Kota Cilegon yang masih menampilkan teks dummy Lorem Ipsum memicu pertanyaan serius mengenai kualitas pengerjaan, pengawasan, dan penggunaan anggaran dalam proyek digitalisasi lembaga legislatif tersebut.(15/6/2026) Bagi masyarakat awam, kemunculan teks Lorem Ipsum mungkin terlihat sebagai kesalahan kecil. Namun bagi kalangan teknologi informasi, keberadaan konten dummy pada website yang sudah dipublikasikan merupakan indikasi bahwa pekerjaan tidak melalui proses pemeriksaan akhir (quality control) secara maksimal atau bahkan diduga diselesaikan tanpa standar profesional yang memadai. Yang menjadi sorotan bukan semata-mata keberadaan teks tersebut, melainkan fakta bahwa kesalahan mendasar itu dapat lolos dan tampil di website resmi lembaga negara yang dibiayai oleh uang rakyat. Publik kini berhak mempertanyakan sejumlah hal mendasar. Berapa nilai anggaran pembangunan website DPRD Kota Cilegon? Siapa pihak yang mengerjakannya? Bagaimana proses pengawasannya? Dan yang paling penting, siapa yang menyatakan pekerjaan tersebut layak tayang untuk konsumsi publik? Jika halaman yang terlihat secara kasat mata saja masih menyimpan konten bawaan template, maka masyarakat tentu memiliki alasan untuk mempertanyakan kualitas keseluruhan website tersebut. Apakah masih ada halaman lain yang belum selesai? Apakah seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi? Apakah anggaran yang digunakan sebanding dengan hasil yang diterima? Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perbaikan satu halaman semata. DPRD Kota Cilegon perlu membuka diri terhadap evaluasi menyeluruh demi menjaga kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Karena itu, sejumlah kalangan mulai mendesak dilakukan audit total terhadap proyek website DPRD Kota Cilegon, meliputi audit teknis, audit administrasi, hingga audit penggunaan anggaran. Audit tersebut penting untuk memastikan beberapa hal: 1.Kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak dan spesifikasi teknis. 2.Kualitas pengerjaan website secara keseluruhan. 3.Mekanisme pengawasan dan penerimaan pekerjaan. Efektivitas penggunaan anggaran publik. Tanggung jawab pihak pelaksana maupun pihak yang melakukan pengawasan. Di tengah semangat transparansi dan digitalisasi pelayanan publik, masyarakat tidak boleh disuguhi produk digital yang terkesan dikerjakan sekadar untuk memenuhi formalitas proyek. Lebih ironis lagi, DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah. Maka standar akuntabilitas yang tinggi seharusnya dimulai dari internal lembaga itu sendiri. Publik tidak sedang mencari kambing hitam. Publik hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan secara profesional, transparan, dan menghasilkan produk yang berkualitas. Jika sebuah website resmi lembaga negara masih menyisakan jejak template yang belum dibersihkan, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya kualitas websitenya, tetapi juga kualitas pengawasan yang mengawal lahirnya website tersebut. Sudah saatnya dilakukan audit total secara terbuka. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar tampilan sebuah situs internet, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola lembaga publik yang seharusnya menjadi contoh dalam transparansi dan akuntabilitas.(RSDN/RED*) #dprdcilegon #websiteasaljadi #apbdcilegon #cilegonsmart

Rosindonews.com

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 14 June 2026 20:40:38 GMT