Lembaga pengelola keuangan daerah yang menguasai arus triliunan rupiah anggaran Provinsi Lampung kini menjadi sorotan tajam. Beberapa jabatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta posisi strategis di Bank Lampung diduga dikuasai oleh lingkaran keluarga almarhum Bachtiar Basri yang dikenal sebagai mantan Wakil Gubernur sekaligus Ketua Tim Pemenangan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela pada Pilkada 2024. Berdasarkan data yang terhimpun, posisi Kepala BPKAD saat ini dijabat Mirza Irawan Dwi Admaja, yang disebut sebagai keponakan langsung Bachtiar Basri. Ia berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, padahal di lingkungan Pemprov Lampung tersedia sejumlah pejabat senior berpengalaman di bidang keuangan daerah yang seharusnya memenuhi syarat kompetensi. Dominasi tidak berhenti di situ. Salah satu jabatan Kepala Bidang di BPKAD dipegang anak kandung Bachtiar Basri, sementara menantunya menduduki posisi penting yang memiliki akses langsung terhadap pengelolaan anggaran. Belum lagi, beredar informasi bahwa sebagian besar kerabat inti Bachtiar Basri juga menguasai jabatan strategis di Bank Lampung, sehingga menjadikan satu lingkaran keluarga yang diduga memegang kendali atas seluruh aliran keuangan Pemprov Lampung. Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar: apakah penempatan ini mengikuti jalur birokrasi profesional atau semata ikatan keluarga dan politik?. Di balik itu, muncul dugaan kuat adanya campur tangan dari lingkaran dekat Gubernur. Nama Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Dra. Bayana yang juga bibi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal terseret dalam perbincangan. Sumber di lingkungan birokrasi menyebut, “bisikan sang bibi” diduga berhasil mempengaruhi orang tua Gubernur untuk mendesak penempatan nama-nama tertentu. Akibatnya, beredar anggapan Gubernur tidak berkuasa penuh atas kebijakan mutasi jabatan dan terpaksa menuruti keinginan keluarga. Secara hukum, praktik ini mengundang keraguan serius. UU Nomor 28 Tahun 1999 melarang nepotisme yang mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan umum. UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 mewajibkan pengisian jabatan berdasarkan sistem merit, kompetensi, dan tanpa diskriminasi kekerabatan. Sementara PP Nomor 94 Tahun 2021 mengancam sanksi berat bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam penempatan jabatan. Ketua Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI), Ichwan, menegaskan ini adalah bentuk penyimpangan yang mencederai prinsip pemerintahan bersih. “Ini bukan kebetulan, melainkan pola penguasaan jabatan yang terencana. Ketika uang rakyat dikelola oleh satu lingkaran keluarga, akuntabilitasnya dipertaruhkan,” tegas Ichwan, Senin (15/6/2026). Ia menambahkan, jika benar ada tekanan dari keluarga hingga Gubernur tidak berani menentukan kebijakan sendiri, maka sistem pemerintahan di sini sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aturan ada untuk ditegakkan, bukan dilanggar demi kepentingan kelompok. Ichwan mendesak KPK, Kemendagri, dan lembaga pengawas segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. “Jangan sampai jabatan strategis hanya menjadi hak waris politik. Masyarakat berhak tahu apakah pengangkatan ini sesuai prosedur atau melanggar hukum,” pungkasnya. @Prabowo @PURBAYA YUDHI S. @gerindra @Rahmat Mirzani Djausal @gerindralampung @_kementeriandalamnegeri @pemprovlampung @dprdlampung @bpkadprovlampung @banklampungofficial @agiriakbar @BPK Lampung #beritakorupsiterbaru #beritaviral #fypシ #fyp - @ngopisosial