@atalabala: Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dengan retorika yg tenang namun sarat jangkar taktis mendeklarasikan, "Pak Prabowo sama saya bersahabat. Saya bukan musuh dia, itu teman saya." Megawati sedang memainkan seni politik tertua: menarik garis batas tegas antara kawan baru yg menguntungkan dan mantan sekutu yg sudah habis masa pakainya. Pola politik "mengambil daging dan membuang tulang" ini bukanlah barang baru dalam manifesto taktis PDI Perjuangan. Kita harus menolak amnesia sejarah dan kembali ke tahun 1999–2001, saat transisi Reformasi sedang berdarah-darah. Pasca-Pemilu 1999, ketika Megawati terganjal naik ke kursi RI-1 oleh manuver Poros Tengah, PDI Perjuangan dengan sangat pragmatis merapat ke pangkuan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan mengambil jatah Wakil Presiden. Namun, begitu arah angin kebijakan Gus Dur mulai menabrak kepentingan elit—termasuk konflik dekrit presiden dan perombakan struktur militer—sikap partai berubah 180 derajat. Gus Dur dibiarkan berjalan sendirian menuju jurang pemakzulan (impeachment) pada Sidang Istimewa MPR 2001. Konsepnya serupa: madu kekuasaannya dinikmati, ampas konfliknya ditinggalkan pada personal sang kiai. Dua dekade setelah runtuhnya Gus Dur, duplikasi strategi ini terjadi dengan tingkat presisi yg jauh lebih brutal terhadap Joko Widodo. Selama sepuluh tahun (dua periode), status Jokowi dikunci dalam jeruji istilah yg sangat merendahkan martabat eksekutif: "Petugas Partai". Sebagai petugas, ia dipaksa tunduk pada garis komando Teuku Umar—mulai dari meloloskan paket undang-undang di parlemen hingga mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN) yg sarat kepentingan logistik elektoral. Namun, drama dimulai ketika kontrak politik dua periode habis, dan Jokowi memilih jalan dinasti yang tidak lagi sejalan dengan kepentingan jangka panjang faksi Teuku Umar. Seluruh capaian positif sepuluh tahun terakhir mendadak diputihkan dari ingatan partai. Sebaliknya, seluruh "dosa-dosa hukum", beban utang negara menumpuk, degradasi nilai demokrasi, hingga carut-marut putusan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya dialamatkan dan ditumpahkan ke wajah personal Jokowi. Narasi ketegangan politik seketika runtuh dan digantikan oleh memori visual yg romantis pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Momen jemari yg saling bertautan dan tawa lepas antara Megawati dan Presiden Prabowo di depan publik disuguhkan sebagai pembenaran moral; mereka adalah sahabat lama yg melampaui sekat kontestasi. PDI Perjuangan sangat menyadari, bermusuhan secara frontal dengan penguasa baru yg punya legitimasi militer dan politik yg kuat adalah tindakan bunuh diri taktis. Dengan menyanjung Prabowo secara personal, PDI Perjuangan berhasil mengamankan jalur komunikasi ke pusat Istana demi merawat pundi-pundi pengaruh dan menjaga kelangsungan bisnis politik mereka di tingkat elit, tanpa perlu khawatir terlempar sepenuhnya dari lingkaran akses sumber daya negara. Melalui pidato di Blitar, kita melihat dengan sangat telanjang bagaimana PDI Perjuangan memainkan strategi "dua kaki" atau politik belah bambu yang sangat oportunis: ✍️ Megawati tampil sangat vokal dan "ngegas". Ia pasang badan membela aksi mahasiswa BEM UI, mengkritik keras meroketnya harga kebutuhan pokok, dan mengecam represivitas aparat hukum. Langkah ini diambil demi membasuh kembali citra partai sebagai "Penyambung Lidah Wong Cilik" guna menguras simpati elektoral demi Pemilu mendatang. ✍️ Di balik layar, komunikasi hangat dengan Presiden Prabowo dipelihara dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi benturan sistemik yg bisa mengancam posisi aman kenyamanan partai. Dari era Gus Dur, berlanjut ke dekade Jokowi, hingga fajar baru era Prabowo, subjeknya boleh berganti, namun rumusnya tetap sama: ambil saripatinya, amankan pundi-pundinya, dan biarkan mantan sekutu mati sendirian bersama tulang-tulang sejarahnya. ✍️ Lentera Merah Putih #jokowi #prabowo #megawatisoekarnoputri #pdiperjuangan #atalabala

Ata Labala

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 18 June 2026 11:48:34 GMT