@jabarin_id: Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat menolak skema bantuan pendidikan dari Pemprov Jabar karena dinilai tidak cukup untuk menopang operasional sekolah swasta. Penolakan ini memicu respons dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). BMPS sebelumnya menilai bantuan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta serta bantuan biaya pendidikan Rp100 ribu per bulan belum realistis untuk menutup kebutuhan sekolah, mulai dari gaji guru hingga biaya operasional lainnya. Menanggapi hal itu, KDM menegaskan fokus pemerintah adalah memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap bisa mengakses pendidikan, terutama mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri dan berasal dari keluarga kurang mampu. Ia juga menyoroti posisi pemerintah yang serba sulit di tengah penambahan rombongan belajar di sekolah negeri yang kerap dipersoalkan, sementara kerja sama dengan sekolah swasta juga ditolak. “Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi sekolah negeri ditambah tidak boleh, tapi ketika kerja sama dengan swasta ditawarkan, tidak mau,” kata KDM. Ia menutup pernyataannya dengan penegasan pilihan prioritas pemerintah. “Pilih mana, riuh di sekolah swasta atau riuh orang tua siswa yang tidak sekolah? Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah.” 🎥 VT DediMulyadi71 #jabarin #kdm #spmbjabar2026

Jabarin Media

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 19 June 2026 12:27:44 GMT