Dua pabrik komponen otomotif di Jawa Timur disebut berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar. Informasi tersebut disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Menurut Said Iqbal, perusahaan yang memiliki induk usaha asal Jepang tersebut berencana mengubah arah bisnis dengan fokus pada produksi kendaraan listrik. Perusahaan induk disebut ingin memindahkan sebagian produksinya ke Vietnam dan meninggalkan Indonesia. Jika rencana tersebut terjadi, ribuan pekerja berpotensi terdampak PHK. "Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan, saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026). "Jadi prinsipalnya di Jepang, akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Jadi mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," lanjutnya. Said Iqbal belum mengungkap identitas kedua perusahaan tersebut. Namun, ia menyebut inisial nama perusahaan, yakni PT J dan PT S. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kalangan serikat buruh, perusahaan induk kedua perusahaan tersebut di Jepang menilai pengembangan kendaraan listrik lebih produktif dilakukan di Vietnam. Karena alasan tersebut, perusahaan disebut berencana memindahkan kegiatan produksinya dari Indonesia. "Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik. Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian. Ini baru diskusi awal. Informasi awal. Ini ribuan juga yang bisa terkena PHK," jelas Said Iqbal. Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengatakan pihaknya telah meminta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) untuk berdiskusi dengan perusahaan terkait agar hak-hak pekerja tetap terlindungi. Selain itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan menyampaikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai persoalan tersebut. Menurut Said Iqbal, akar masalah dalam kasus ini berkaitan dengan kebijakan kendaraan listrik yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Sumber: detikFinance #phk #industriotomotif #investasi - @tanamaset