@katadatacoid: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku merasa “berdosa” telah melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil (DBH). Ia menyebut kebijakan tersebut bisa dilakukan sesuai aturan Undang-Undang APBN, sesuai kondisi keuangan negara. “Orang saya bilang, ada undang-undangnya setelah itu, Undang-Undang APBN. Boleh, katanya tergantung pada kondisi keuangan negara. Tapi saya tetap merasa berdosa ke daerah,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan DPD RI, Senin (22/6). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Purbaya juga menyebut bahwa kebijakan pemotongan transfer ke daerah telah diterapkan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. “Bukan saya yang memotong itu. Ibu Sri Mulyani yang duluan, jadi saya pewaris aja. Jangan salahin saya dong,” ujarnya sambil berkelakar. Purbaya memangkas DBH dalam APBN 2026 sebesar 69,5% akibat lambatnya penyerapan anggaran dan tingginya dana mengendap pemerintah. Namun ia berencana menambah anggaran transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada 2027. Kreator Konten: E. Lintang Editor: Nur Farida #Katadatacoid #Kalaubicarapakaidata #Purbaya #DanaBagiHasil #TransferkeDaerah

katadata.co.id

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 22 June 2026 11:55:47 GMT