Ratusan Masyarakat Penambang Emas Datangi Kantor Gubernur Sumbar, Desak Kejelasan Legalitas Tambang Rakyat dan Upaya Pemulihan Ekonomi Lokal DETAKSUMBARNEWS, PADANG — Ratusan masyarakat penambang emas dari berbagai daerah di Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Senin (22/6/2026) sore. Massa mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera memberikan kepastian terkait penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai dasar legalitas aktivitas tambang masyarakat. Dalam aksi tersebut, para peserta membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan dan harapan kepada pemerintah daerah. Di antaranya bertuliskan, "Kami Mohon Bapak Gubernur, Tambang Kami Tidak Ditutup," hingga spanduk bertuliskan "Dukung Kami Demi Masyarakatmu Bapak Gubernur, Hidup Gubernur!" Sejumlah tokoh masyarakat yang bergantian menyampaikan orasi menilai aktivitas pertambangan rakyat selama ini menjadi sumber utama penghidupan bagi banyak keluarga. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertambangan. Dalam orasinya, salah seorang tokoh masyarakat juga meminta organisasi lingkungan hidup, termasuk WALHI, tidak hanya menyampaikan kritik terhadap aktivitas pertambangan, tetapi turut memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut. Orator lainnya menjelaskan bahwa penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan dilakukan untuk membantu proses pengerukan tanah. Menurutnya, kondisi lapangan membuat pekerjaan tersebut sulit dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana. Massa aksi menegaskan bahwa tuntutan mereka berfokus pada kepastian hukum terkait status WPR dan IPR yang dinilai belum terealisasi sesuai harapan. Mereka berharap pemerintah segera merealisasikan komitmen tersebut agar masyarakat penambang memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitas pertambangan secara legal. Aksi unjuk rasa berlangsung dengan penyampaian aspirasi secara damai dan terbuka di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat. Hingga kegiatan berakhir, massa tetap menyuarakan harapan agar pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai perizinan pertambangan rakyat sebagai solusi atas kondisi ekonomi masyarakat penambang yang saat ini dinilai semakin sulit. Massa berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah pusat dapat segera mempercepat proses penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut mereka, kepastian hukum terhadap aktivitas pertambangan rakyat menjadi langkah penting agar masyarakat dapat bekerja secara legal sekaligus memperoleh perlindungan dalam menjalankan usahanya. Para peserta aksi juga menilai bahwa keterlambatan penyelesaian persoalan perizinan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor pertambangan rakyat. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dan memberikan solusi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, sehingga roda perekonomian di daerah tidak semakin terpuruk dan aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan secara tertib, legal, serta tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Disisi lain, ratusan massa juga disambut hangat oleh kehadiran salah seorang sosok polisi humanis yang masuk dalam Nominasi Hoegeng Award yakni "David Wewe" yang dengan hangatnya bercengkrama dengan ratusan masyarakat penambang mencairkan suasana tegang. Sudah seharusnya pemerintah Provinsi dan Pusat memberikan legalitas tuntas dalam bentuk WPR/IPR agar Ekonomi masyarakat pulih kembali #tambangemas #sumbar #aksisumbar #rakyatsumbar #viral - @detaksumbarnews