@kiramediaofficial_: Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, mengakui menerima uang yang disebut berasal dari pihak kepolisian agar aksi demonstrasi mahasiswa tidak berlangsung. Pengakuan itu disampaikan dalam sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa dan civitas akademika UBK, setelah polemik pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat. Sebelumnya, pada 15 Juni 2026, Abdi bersama perwakilan mahasiswa bertemu Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, usai aksi demonstrasi menuju Istana Negara. ‎ ‎Dalam keterangannya, Abdi mengatakan uang tersebut tetap digunakan untuk kebutuhan operasional aksi karena demonstrasi tetap dilaksanakan. "Perihal uang itu memang saya terima, agar tidak turun aksi. Tetapi kami tetap turun," ujarnya. Ia juga mengungkapkan pembagian dana kepada sejumlah pihak, termasuk dua senior, pengurus BEM, biaya konsolidasi, serta dirinya dan Wakil Ketua BEM FH yang masing-masing disebut menerima Rp2 juta. Namun, Abdi menolak menunjukkan mutasi rekening dan menyatakan hanya akan membukanya jika diminta aparat penegak hukum atau PPATK. ‎ ‎Dalam pertemuan dengan Gibran, Abdi mengaku menyampaikan sejumlah tuntutan mahasiswa, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peninjauan UU Polri, penghentian militerisme, hingga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia juga menegaskan mahasiswa akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti pemerintah dalam waktu lima hari. ‎ ‎Sumber: Akurat.co ‎ ‎#gibran #universitasbungkarno #ubk #bemfhubk #kiramedia

kiramediaofficial

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 23 June 2026 05:27:33 GMT