@ballerinafarm: Happy Father’s Day to Daniel ❤️‍🔥! We had a wonderful weekend hiking with family. ⛰️ @Daniel

Ballerina Farm
Ballerina Farm
Open In TikTok:
Region: US
Wednesday 24 June 2026 06:53:09 GMT
472740
19018
141
156

Music

Download

Comments

lsp1994
ugh :
I understand the 9 kids now
2026-06-24 08:09:45
709
ma_del01
madde :
8 babys?
2026-06-25 20:16:42
163
kayjaywalter2
Kayjay :
I would also have 9 babies too if this my husband 🥰🥰🥰🥰 happy birthday sir!
2026-06-29 07:30:16
34
k188160
k-18 :
Esa era Ballerina farm ?????
2026-06-27 14:20:51
0
fireweedtradtionalcrafts
fireweedtraditionalcrafts🇨🇦 :
Daniel be drinking that farmer protein 💪🏻
2026-06-27 20:36:42
2
moetlounet
moetlounet :
Its summer its timw for Greece
2026-06-27 06:12:20
51
spaghetti7164
spaghetti :
ooooff I get the plenty of kids now
2026-06-25 04:04:58
72
jasminehinojoza13
Jasmine Alexandra Hinojoza :
You and your mom are twins! 🥰
2026-06-26 20:44:09
49
sondersoul7
sondersoul :
You’re looking so radiant! How blessed you are to have such an amazing village!
2026-06-24 11:08:11
28
uncleofwoolisandcoles
Lucky :
What a beautiful life
2026-06-25 13:55:58
22
jasonjodyboudah
Jason&Jody Boudah :
that waterfall is absolutely amazing and gorgeous. looks like you guys had an awesome day ♥️🌹💯
2026-06-24 20:19:50
32
miss_chancyy
chancyy :
You make it look so easy hiking with kids. But my baby is so heavy and chubby at 6 months 😂.
2026-07-08 22:37:22
5
sele.merida
Selene Dominguez Con :
aquí los mexicanos 🇲🇽🤗❤️
2026-06-24 20:53:54
72
rocker.ros
RockRos :
Alguien puede subir el detrás de cámaras para no entrar en depresión????
2026-06-25 14:52:29
36
nycgeminimama
B :
What a gorgeous waterfall! The babies are so sweet ❤️
2026-06-25 15:23:29
5
guuuada16
Guadalupe :
Conservar el voto femenino no es un capricho ni un símbolo vacío. Es honrar a todas las mujeres que caminaron antes que nosotras. A las que soportaron burlas, violencia y persecución para que hoy podamos decidir nuestro futuro. No desperdiciemos lo que costó tantas vidas. Porque la libertad no se hereda para siempre; también se protege. Y la mejor forma de protegerla es con memoria, educación, unión y empatía. Solo cuando entendamos que los derechos de una mujer son responsabilidad de toda la sociedad, podremos seguir avanzando. Porque una mujer que defiende los derechos de otra mujer no solo cambia una vida: fortalece el futuro de todas las que vienen detrás.
2026-07-08 19:54:01
120
amleg5
AMLEG :
Ma-ra-vi-llo-so 🥰🥰🥰🥰
2026-06-24 11:21:09
10
mella8863
Mellaaaa🍒 :
aman ya hiking disana ma gak takut kesambet bayinya😂
2026-06-24 12:21:33
170
mocimeleleh
mocimeleleh :
GW TANYA.. ANAK NYA DIA SEKARANG BERAPA WOOEEE 😭😭😭😭
2026-06-27 14:33:54
11
priscillanorris33
Priscilla Norris :
damn daniel
2026-06-26 23:10:08
18
antemowko
🧿antemowko🧿 :
beautiful family
2026-06-24 09:31:15
11
shaline93
ella :
am i the only one who heard someone say "alamakk"😅
2026-06-26 16:13:30
15
sensible.senseless
fairy sabon :
Happy father's to your husband and father
2026-06-24 17:53:25
5
winnieandmoosegoldensibs
Winnie and Moose :
The head bobbing 🥹🩷
2026-06-25 03:58:27
6
To see more videos from user @ballerinafarm, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kita semua sepakat bahwa penambangan tanpa izin berdampak buruk terhadap lingkungan dan harus dihentikan. Namun, di sisi lain kami juga mendengar langsung aspirasi masyarakat yang hanya ingin mencari nafkah sesuai aturan. Mereka berharap dapat beraktivitas melalui mekanisme yang legal, yaitu melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," tegas Kapolda. Ia mengakui bahwa WPR telah ditetapkan. Namun, hingga saat ini penerbitan IPR masih terhambat berbagai kendala regulasi sehingga masyarakat belum dapat memanfaatkan WPR secara legal. "Kami terus berupaya mencari solusi bersama seluruh pihak terkait," ujarnya. Kapolda menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui dua langkah, menjaga kelestarian lingkungan dan membuka peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat. "Harapan kami, masyarakat tetap memiliki mata pencaharian yang layak, lingkungan tetap terjaga, dan persoalan PETI dapat diselesaikan melalui solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak," katanya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas ESDM mengakui bahwa proses penerbitan IPR masih terkendala implementasi regulasi baru. Berdasarkan ketentuan terbaru, terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, klarifikasi status kawasan hutan, serta rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi sungai. Hingga kini, sejumlah persyaratan tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum tersedia regulasi teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaannya secara rinci. Namun disisi lainnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mencatat aktivitas tambang emas ilegal menghancurkan lebih dari 10.000 hektare kawasan hutan dan lahan di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. #DetakSumbarNews #SumateraBarat #IPR #WPR #PETI

About