@diskominfoagam: Rakor TKPK dan Forum Satu Data Kabupaten Agam 2026 Perkuat Sinergi Berbasis Data untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Agam - Kemiskinan (TKPK) dan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Agam Tahun 2026 di Aula Bappeda Kabupaten Agam, Rabu (24/6). Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan data yang akurat serta terintegrasi guna mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Rakor dibuka oleh Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Agam Andrinaldi, Kepala BPS Kabupaten Agam Yerison Buchari, Kepala Bappeda Kabupaten Agam Hamdi, Perwakilan Pimpinan Bank Nagari Lubuk Basung, serta narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas RI, Widaryatmo, yang mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting. Dalam arahannya, Wakil Bupati Agam menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pembangunan strategis yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan harus didukung oleh data yang valid dan berkualitas agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. "Data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tepat, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan Rakor TKPK yang dipadukan dengan Forum Satu Data Kabupaten Agam memiliki makna yang sangat strategis untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada data yang sama, valid, dan terintegrasi," ujar Wabup. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga memaparkan capaian Kabupaten Agam dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Agam turun dari 6,83 persen pada 2024 menjadi 5,97 persen pada 2025 atau berkurang 0,86 poin persentase. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak melalui pelaksanaan program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor pertanian dan UMKM, peningkatan layanan dasar, serta perlindungan kelompok rentan. "Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak yang patut kita syukuri bersama. Namun demikian, tantangan ke depan masih cukup besar sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan," katanya. Wabup menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Kehadiran DTSEN dinilai penting untuk memastikan integrasi data sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Ia menambahkan, Forum Satu Data Kabupaten Agam memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antara BPS sebagai pembina data statistik, Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan, perangkat daerah sebagai produsen data, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. "Saya mengajak seluruh anggota TKPK dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya. Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Agam, Hamdi, yang turut menjadi narasumber menyampaikan pentingnya penguatan tata kelola data pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan yang efektif dan terintegrasi. Pada sesi yang sama, Deputi Bidang Data dan Informasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI, Widaryatmo, memaparkan kebijakan nasional terkait penguatan sistem data pembangunan serta implementasi DTSEN dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan terbangunnya keselarasan program penanggulangan kemiskinan dengan arah pembangunan daerah dan penyusunan APBD Tahun 2027, sekaligus memperkuat kualitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Diskominfo Agam

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 25 June 2026 08:41:01 GMT