Pengamat politik sekaligus filsuf publik Rocky Gerung kembali menjadi sorotan setelah melontarkan kritik terhadap kebijakan pelatihan dasar militer (latsarmil) bagi calon pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Melalui unggahan di media sosial pada Jumat (26/6/2026), Rocky membandingkan kebijakan tersebut dengan sistem wajib militer di Korea Selatan yang diterapkan sebagai bagian dari kesiapan pertahanan negara. "Di Korea wajib militer, karena persiapan perang. Di Konoha militer karena jaga toko. Sekali lagi jaga TOKO," tulis Rocky. Sindiran itu merupakan lanjutan dari kritiknya yang menilai terjadi paradoks dalam kebijakan pemerintah. Menurut Rocky, prajurit TNI yang dididik untuk tugas pertahanan justru banyak dilibatkan dalam pekerjaan sipil, seperti program pangan, dapur umum, hingga pertanian. Sementara itu, calon pegawai sipil justru diwajibkan mengikuti pelatihan bercorak militer. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan di media sosial. Sebagian warganet menilai kritik Rocky menyentuh persoalan batas peran antara institusi sipil dan militer dalam pemerintahan. Namun, pihak yang mendukung kebijakan itu berpendapat pelatihan tersebut bertujuan membentuk disiplin, kepemimpinan, dan etos kerja, bukan menjadikan peserta sebagai prajurit. Rocky menilai persoalan utamanya bukan soal disiplin, melainkan konsistensi arah kebijakan negara. Menurutnya, setiap institusi seharusnya menjalankan fungsi sesuai mandat dan kompetensinya agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan secara proporsional. #RockyGerung #Latsarmil #KopdesMerahPutih #SPPG #TNI - @mirwan3515