@ilhamtammam00: Seorang Presiden tidak hanya memimpin melalui kebijakan, tetapi juga melalui cara berbicara. Ketika kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijawab dengan ungkapan seperti "emang gue pikirin", "ndasmu", atau "nye-nye-nye", yang dipertaruhkan bukan sekadar gaya komunikasi, melainkan kualitas relasi antara negara dan warga negara. Dalam teori deliberative democracy yang dikembangkan Jürgen Habermas, legitimasi kebijakan tidak hanya lahir dari kemenangan dalam pemilu, tetapi juga dari proses komunikasi yang rasional, terbuka, dan menghormati ruang kritik. Kritik bukan gangguan terhadap pemerintahan; kritik adalah bagian dari mekanisme demokrasi untuk menguji kualitas kebijakan. Di sisi lain, John Stuart Mill dalam On Liberty menegaskan bahwa membungkam atau meremehkan kritik berarti menghilangkan kesempatan untuk mengoreksi kesalahan. Bahkan ketika kritik itu keliru, proses menjawabnya dengan argumentasi tetap memperkuat demokrasi. Tidak ada kewajiban bagi Presiden untuk menyetujui semua kritik. Namun terdapat ekspektasi publik bahwa setiap kritik dijawab dengan penjelasan yang memperkaya diskursus, bukan dengan respons yang berpotensi dipersepsikan sebagai sindiran atau ejekan. Jabatan Presiden membawa konsekuensi bahwa setiap ucapan menjadi contoh bagi budaya politik dan kualitas dialog publik. Demokrasi tidak diukur dari seberapa keras pemerintah berbicara, tetapi dari seberapa besar pemerintah bersedia menjelaskan, mendengar, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya. Sebab ketika kritik dibalas dengan argumentasi, demokrasi tumbuh. Ketika kritik dibalas dengan ejekan, yang menguat justru polarisasi. #PoliticallWill #Demokrasi #RuangPublik

Politicall.will

Open In TikTok:

Region: ID

Saturday 27 June 2026 19:05:11 GMT