@lbh_jakarta: Warga Desa Rancapinang mengikuti sidang pemeriksaan setempat dalam gugatan melawan BPN Kabupaten Pandeglang dan Kementerian Pertahanan, Selasa (30/6). Dalam pemeriksaan di lokasi, warga menunjukkan lahan yang mereka klaim sebagai milik masyarakat. Warga menyebut kebun kelapa dan lahan garapan warga kini telah berubah menjadi kawasan Batalyon. Dari bidang tanah yang diukur dalam pemeriksaan setempat, hampir seluruhnya masuk ke dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) Kementerian Pertahanan. Menurut mereka, hal itu membuktikan tanah-tanah yang selama puluhan tahun dikelola masyarakat sebagai perkebunan dan persawahan telah dimasukkan ke dalam SHP tersebut. Pihak penggugat juga berpendapat penerbitan SHP oleh BPN Kabupaten Pandeglang cacat secara hukum karena dinilai tidak melalui proses yang baik dan tidak melibatkan dialog yang berimbang dengan masyarakat. Warga Rancapinang meminta dukungan seluruh masyarakat Indonesia, agar tanah mereka yang merupakan ruang hidup mereka dikembalikan.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Open In TikTok:
Region: ID
Wednesday 01 July 2026 12:15:13 GMT
73359
2241
74
217

Music

Download

Comments

wan00760
wan :
sepi kalau gini
2026-07-02 01:49:43
42
admi.muriawati.ni5
Admi muriawati Ningsih :
👍👍👍🥰,semoga kembali ke masyarakat
2026-07-01 13:34:43
38
momonyenyettt
🐒 :
1. Sertifikat Hak Milik (SHM) : SHM adalah jenis sertifikat dengan kasta tertinggi dan kekuatan hukum paling kuat di Indonesia. Pemiliknya memiliki kewenangan penuh secara turun-temurun atas tanah dan bangunan yang tercantum. 2. Sertifikat Hak Pakai (SHP) : SHP hanya memberikan hak untuk menggunakan, memanfaatkan, atau mengambil hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Statusnya terbatas pada pemanfaatan lahan, bukan kepemilikan mutlak atas tanah dasar.
2026-07-02 02:37:40
12
akuunsiapahayo
akuunsiapahayo :
Sepi yaaa
2026-07-02 21:55:45
0
muhammadsahrul580
Muhammad Sahrul3151 :
terimakasih lbh jakarta lestgo
2026-07-02 00:56:01
5
purnomoborneo
purnomoborneo :
Apakah penerbitan hak pakai dari kementrian pertahanan tidak terlebih dahulu cek di lapangan bersama perangkat desa ( camat , lurah , kepala desa dan tokoh warga setempat ) agar CNC baru terbit SK mentri
2026-07-02 00:51:46
3
laskar.gantung
laskar gantung :
ini semua tentang organisasi konoha
2026-07-02 02:03:38
2
jarfobatara12
JarfoBatara :
haiss
2026-07-02 09:56:07
0
raicofarm
Azmi X :
2026-07-01 22:49:03
0
kakanda_0
bisayokkkk :
kasihan bangwt
2026-07-02 03:40:25
1
zzamahir
Mahirbanget :
kenap
2026-07-02 13:20:45
0
pasir_pilar
pemuda_petani_pasundan :
miris....
2026-07-02 11:38:26
0
info.penting013
Info Penting :
waduh
2026-07-02 12:32:39
0
alumnus2010
juragan kopyor :
TNI HARUSNYA JADI GARDA TERDEPAN UNTUK MENJAGA KEDAULATAN RAKYAT BUKAN MALAH MENGAMBILNYA
2026-07-01 23:00:44
19
natanahrowi
Nata :
Kita lagi di jajah 🥺
2026-07-01 16:03:02
16
alwan_fik
Alwan wolker :
sadar woy kita lgi di jajah lgi
2026-07-01 22:48:15
15
banteng.barbar
BANTENG BARBAR :
MEMALUKAN
2026-07-01 19:57:10
6
adalah743
adalah!!!! :
di jajah negara sendiri
2026-07-01 21:30:05
9
nothing.here_bro_
cah deso :
tnh perhutani asal nya rakyat hy hak memakai jika negara membutuh kan apa slh nya
2026-07-01 23:22:19
0
siclipperteagening
clipper :
UP UPP🔥
2026-07-02 08:12:08
0
ber_317_an
Ber217an :
sertifikat nya mana
2026-07-02 10:11:28
1
To see more videos from user @lbh_jakarta, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos


About