@tarakan.terkini_: Praktik penyaluran kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) kembali menjadi sorotan. Kali ini, publik dihebohkan dengan beredarnya dokumen Perjanjian Kerja Sama Alih Daya antara Bankaltimtara dan PT Bina Area Perseda yang dinilai menyimpan potensi kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Berdasarkan dokumen Nomor 045/PRJ/BPD-PST/V/2023 tertanggal 3 Mei 2023 yang berhasil dihimpun, terdapat klausul yang mengatur pemberian fee sebesar 3% dari plafon kredit baru sebagai imbalan jasa pemasaran dan administrasi. Jika dihitung dari rata-rata penyaluran kredit yang mencapai Rp150 miliar per bulan, total volume kredit yang diproses melalui skema outsourcing ini diperkirakan mencapai Rp5,4 triliun selama periode 2023 hingga 2026. Dengan skema fee 3%, pendapatan yang akan diterima oleh vendor diduga mencapai Rp162 miliar, atau sekitar Rp4,5 miliar per bulan. Angka ini dinilai sangat tidak wajar untuk peran vendor outsourcing yang hanya sebatas pemasaran dan verifikasi administrasi. Pengamat perbankan menilai skema ini berisiko tinggi melanggar prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Jika terbukti ada praktik penggelembungan volume melalui titipan berkas dan pembagian fee kepada oknum internal, maka tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur pidana korupsi. Gimana menurutmu sanak? Artikel by | liranews Via: @kaltimkeras_ #bankaltimtara #tarakanterkini #beritaviral

tarakan.terkini_

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 03 July 2026 08:41:13 GMT