Tangis PPPK Pecah: SK Digadaikan ke Bank, Kini Tunjangan Terancam Dipangkas PPPK Tidore Terhindar dari Perumahan, Namun Tunjangan Dipangkas Akibat Defisit Anggaran Aksi demonstrasi yang dilakukan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai paruh waktu di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin (6/7/2026) menjadi sorotan publik. Aksi tersebut dipicu oleh kekhawatiran para pegawai terhadap kondisi keuangan daerah yang dikabarkan mengalami defisit besar. Dalam aksi tersebut, sejumlah PPPK menyampaikan keresahan mereka. Salah satu peserta aksi mengungkapkan bahwa banyak PPPK telah menjadikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai jaminan pinjaman bank, sehingga apabila mereka dirumahkan, akan sangat sulit memenuhi kewajiban membayar cicilan. Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, memutuskan untuk tidak merumahkan PPPK maupun pegawai paruh waktu. Namun, sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah, pemerintah mengambil kebijakan pemangkasan tunjangan. Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bagi PNS dipotong sebesar 30 persen, sementara tunjangan PPPK dan pegawai paruh waktu juga akan mengalami pengurangan. Kebijakan ini diambil karena anggaran TPP PNS serta tunjangan PPPK dan pegawai paruh waktu mengalami defisit yang disebut mencapai lebih dari Rp50 miliar. Menurut Muhammad Sinen, pemotongan sebesar 30 persen tersebut belum mampu menutup seluruh kekurangan anggaran. Nilai penghematan yang diperoleh diperkirakan hanya sekitar Rp25 miliar, sehingga masih terdapat selisih defisit yang cukup besar dan belum memiliki solusi permanen. Ia juga menyampaikan bahwa apabila hingga akhir Desember 2026 kondisi keuangan daerah tidak mengalami perbaikan, pemerintah akan kembali mengevaluasi langkah yang akan diambil bersama para PPPK dan pegawai paruh waktu. Salah satu skenario yang disampaikan adalah penundaan pembayaran gaji sehingga tidak lagi dibayarkan secara penuh setiap bulan. Bahkan, Muhammad Sinen menegaskan bahwa apabila kondisi terburuk mengharuskan PPPK dan pegawai paruh waktu dirumahkan, dirinya siap mempertaruhkan jabatannya sebagai Wali Kota. Ia mengaku tidak ingin mengorbankan lebih dari 2.000 pegawai demi mempertahankan posisinya. Di akhir pernyataannya, Wali Kota berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi daerah. Menurutnya, apabila pembiayaan gaji PPPK paruh waktu dapat diambil alih oleh pemerintah pusat, maka beban keuangan daerah akan jauh lebih ringan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik. #PPPK #TidoreKepulauan #PPPK2026 #DemonstrasiPPPK #MuhammadSinen - @seputarasn33