@user6593265691683: A importância do penteado para a aparência, qual penteado combina com você #barbeiro#barbeariabrasil#barbearia#barbeirosbrasil#paravoce

830

Open In TikTok:

Region: BR

Wednesday 08 July 2026 08:41:35 GMT

148538

1465

111

225

Music

Download

No Watermark .mp4 (45.85MB) No Watermark(HD) .mp4 (39.97MB) Watermark .mp4 (47.55MB) Music .mp3

Comments

Lorenzogtr37 :

"se celular" "não" "sim" ahhhhh kakakaka

2026-07-08 17:23:35

9

Miguel dada :

aqui é Flamengo e Grêmio e só o cheirinho

2026-07-08 14:49:02

1

Gaba gulosão :

watermalow

2026-07-08 19:00:01

5

gbzin🤬🤬🤬 :

haaaaaaaaaaaa

2026-07-10 00:49:56

1

Magrao :

"MEU CABELO QUER-"

2026-07-08 16:23:39

7

💸￴ ￴ ￴ ￴ ￴ ￴￴ ￴ ￴ ￴￴ :

-NAOOOO -SIIIIIIIIIIIIM

2026-07-08 21:12:19

8

Agatha Kumm :

não fala do GRÊMIO

2026-07-08 14:21:21

2

Maria Otacília Silva Silva :

@nlnmm

2026-07-08 19:10:34

1

mvs :

meuu cabeloo quebrouuuuuuuu

2026-07-08 18:28:33

2

Arthur Finotti :

nao Sim AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2026-07-10 04:58:05

2

Enzo Cardoso :

meu cabelo quebrou kkkkk

2026-07-08 16:04:15

2

felipe Brandão :

Kkkkkkk”MEU CABELO QUEBRO-“

2026-07-08 15:59:41

1

Luizin_edits :

"fala assim vai embora" olha o trem

2026-07-08 17:31:05

1

José :

o meu cabelo quebrou

2026-07-12 23:57:06

0

🤍💜✨️𝐋𝐨𝐥𝐨𝐡𝐜𝐚✨️💜🤍 :

o corte seco deixa td melhor kkkkkk😂

2026-07-08 17:20:46

0

To see more videos from user @user6593265691683, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#بدون_هشتاق

#بدون_هشتاق

i will still love her…#wockst★rz #fyp

i will still love her…#wockst★rz #fyp

мои секреты🙊

мои секреты🙊

Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapolda Sumbar: WPR Sudah Ada, IPR Belum bisa Karena ada aturan yang Melemahkan!! DETAKSUMBARNEWS, Padang – Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sumatera Barat dinilai belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat selama Izin Pertambangan Rakyat (IPR) belum juga diterbitkan. Kondisi tersebut membuat ribuan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat belum memiliki kepastian hukum untuk bekerja secara legal. Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa persoalan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, negara juga harus segera menghadirkan solusi dengan mempercepat penerbitan IPR agar masyarakat memiliki akses bekerja secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kita semua sepakat bahwa penambangan tanpa izin berdampak buruk terhadap lingkungan dan harus dihentikan. Namun, di sisi lain kami juga mendengar langsung aspirasi masyarakat yang hanya ingin mencari nafkah sesuai aturan. Mereka berharap dapat beraktivitas melalui mekanisme yang legal, yaitu melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)," tegas Kapolda. Ia mengakui bahwa WPR telah ditetapkan. Namun, hingga saat ini penerbitan IPR masih terhambat berbagai kendala regulasi sehingga masyarakat belum dapat memanfaatkan WPR secara legal. "Kami terus berupaya mencari solusi bersama seluruh pihak terkait," ujarnya. Kapolda menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui dua langkah, menjaga kelestarian lingkungan dan membuka peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat. "Harapan kami, masyarakat tetap memiliki mata pencaharian yang layak, lingkungan tetap terjaga, dan persoalan PETI dapat diselesaikan melalui solusi yang memberikan manfaat bagi semua pihak," katanya. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas ESDM mengakui bahwa proses penerbitan IPR masih terkendala implementasi regulasi baru. Berdasarkan ketentuan terbaru, terdapat empat persyaratan utama yang harus dipenuhi, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Lingkungan, klarifikasi status kawasan hutan, serta rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi sungai. Hingga kini, sejumlah persyaratan tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum tersedia regulasi teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaannya secara rinci. Namun disisi lainnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mencatat aktivitas tambang emas ilegal menghancurkan lebih dari 10.000 hektare kawasan hutan dan lahan di sembilan kabupaten dan kota di Sumatera Barat meliputi Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. Saat ini pemerintah diminta untuk Jujur dan terbuka kepada masyarakat, dimana letak titik buntu persoalan ini sehingga masyarakat bisa paham apa Kendala utama yang menghambat IPR ini belum bisa direalisasikan. #DetakSumbarNews #SumateraBarat #IPR #WPR #PETI

Na ba sa Gham wy 🥹💔💯#trending #yaseenjani81 #foryou #vrial @❣︎ℝ𝕠𝒄𝒌 𝕊𝕥𝒂ℝ❣︎

Na ba sa Gham wy 🥹💔💯#trending #yaseenjani81 #foryou #vrial @❣︎ℝ𝕠𝒄𝒌 𝕊𝕥𝒂ℝ❣︎

#tiktokviral

About

Robot
API

Legal

Privacy Policy