@kangyayan30: Rabu malam, 8 Juli 2026, dua institusi hukum negara berhadapan di dua titik Jakarta. Polisi menggeledah kafe yang diduga milik Jampidsus Febrie Adriansyah. TNI menjaga rumahnya, puluhan personel bersenjata laras panjang. Akang boleh tanya, kenapa yang jaga jaksa itu TNI, bukan Polri sendiri. Jawabannya ada di Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025, diteken Prabowo Subianto, Rabu 21 Mei 2025. Pasal 4 aturan ini tegas, pelindungan negara untuk jaksa dilakukan Polri dan TNI sekaligus. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menegaskan, penjagaan itu atas permintaan resmi Kejaksaan Agung, sesuai mekanisme berlaku. Penggeledahan hari itu meluas dari delapan jadi 12 lokasi. Di rumah Sentul City, penyidik menemukan 74 kilogram emas dan uang tunai Rp476 miliar dalam brankas berpanel kayu. Angka ini terpisah dari Rp67,2 miliar yang sudah disita dari Cafe de'Clan dan money changer di Cipete. Cerita belum selesai. Kamis dini hari, 9 Juli 2026, pukul 03.40 WIB, sekitar 50 pria berambut cepak datang ke Polda Metro Jaya pakai delapan mobil, diduga hendak menjemput saksi kasus Jampidsus. Dua pejabat Polri membenarkan rombongan dipimpin Brigjen Wahyo Yuniartoto, Direktur C Badan Intelijen Strategis TNI, eks ajudan Presiden Prabowo tahun 2024. Kapuspen TNI membantah tegas kejadian ini. Tidak benar, tidak ada prajurit TNI yang ke Polda terkait masalah ini, katanya, sambil minta publik waspada provokator. Tapi saksi mata lihat langsung kendaraan dinas hijau-merah hilir mudik di depan Ditreskrimsus, dan Brimob sampai disiagakan penuh merespons kabar ini. Ketua Setara Institute Hendardi mendesak Prabowo turun tangan. Kalau benar TNI menghalangi penyidikan demi melindungi pejabat kejaksaan, itu penggunaan institusi pertahanan sebagai tameng koruptor, katanya, bahkan menyebutnya pengkhianatan terhadap supremasi sipil. Akang inget kasus Mei 2024, Jampidsus diduga dikuntit Densus 88 Polri sendiri di kafe yang sama. Sekarang giliran TNI dituduh oknum menghalangi Polri. Pemainnya tukar posisi, polanya mirip. Bulan lalu, pola serupa kejadian di institusi lain. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim, dulu dikenal bersih dan berprestasi, ditetapkan tersangka KPK 4 Juni 2026, langsung ditahan berompi oranye. Mafia pemerasan izin tinggal WNA di tubuhnya sendiri jalan sejak 2022, meraup Rp145,5 miliar. Sistem canggih yang dulu dibangga-banggakan justru jadi alat pemerasan bawahannya. Menurut saya, ini bagian strategi cerdik Prabowo kalau benar disengaja. Tidak perlu banyak energi membersihkan mafia internal, cukup biarkan institusi saling menelanjangi, sampai ke level wakil menteri sekalipun. Tinggal tangkap oknumnya, institusi masing-masing harus cukup cerdas untuk tidak membela. Akang yang kerja di institusi keuangan pasti paham, pengawasan sehat justru butuh ketegangan sehat antar lembaga, bukan satu lembaga dominan tanpa kontrol. Jadi bila Akang masuk dalam lingkaran mafia, sekarang bagimu sudah tak aman lagi, segeralah bertaubat dan menjauh. Gambar dibuat dengan bantuan AI. Kang Yayan Praktisi salah satu Lembaga Keuangan Syariah BUMN serta Pemerhati investasi, keuangan dan Business Continuity Tiktok @kangyayan30 #PolriTNI #JampidsusFebrie #MafiaImigrasi

kang Yayan

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 09 July 2026 10:04:25 GMT