@republikaonline: Polda Jawa Tengah (Jateng) telah memerintahkan para personelnya agar tak memenuhi panggilan kejaksaan negeri (kejari) untuk diperiksa atau dimintai keterangan soal pengelolaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis. Polda Jateng mengatakan, jika pemeriksaan terpaksa dilakukan, hal tersebut harus dilaksanakan di Mapolres masing-masing daerah.  Perintah agar personel Polda Jateng tak memenuhi panggilan kejari beredar melalui pesan berantai di aplikasi perpesanan WhatsApp. Perintah tersebut dikeluarkan Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Jateng dan ditujukan kepada kasipropam dan personel Polri. Edaran itu turut ditembuskan kepada Kabidpropam Polda Jateng dan para PJU Bidpropam Polda Jateng.  “Disampaikan kepada seluruh Kasipropam dan Personil Polri Polda Jateng, terkait banyaknya pengurus/ pengelola SPPG Polri yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri baik secara lisan maupun tertulis maka dari itu petunjuk pimpinan adalah sebagai berikut: 1. Agar tidak ada lagi personil/anggota Polri yang menghadiri panggilan oleh Kejaksaan Negeri di wilkumnya (wilayah hukum) tanpa prosedur pendampingan yang sah,” demikian bunyi surat perintah tersebut yang diperoleh Republika, Kamis 9 Juli 2026. Perintah ini terjadi di tengah penyidikan yang dilakukan Jampidsus Kejaksaan Agung terhadap dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan tujuh tersangka, termasuk dua purnawirawan Polri, yakni Irjen (Purn) Sony Sonjaya selaku mantan Wakil Kepala BGN dan Brigjen Lalu Muhammad Iwan yang pernah menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BGN. Reporter: Kamran Dikarman Kreator: Hirzi Produser: Eko Supriyadi #republika #dailynews #korupsi #cekrepublikaaja #republikaofficial

The Master✅ :

saya jauh lebih percaya kejaksaan daripada polri

Batista :

saya lebih percaya kejaksaan daripada polisi

user25648680944 :

tapi SPPG POLRI jauh lebih baik di banding yg lain

Buswarya PDE :

Lebih percaya kejaksaaan..

DoomBlezz :

Beritanya mau ngalihkan isu , ini akun apaan ya

Iin Apriliana :

itu kewenangan kejaksaan jd POLRI ga boleh intervensi kejaksaan, anggota polri yg mengelola MBG yg di panggil oleh kejaksaan harus hadir memenuhinya panggilan kejaksaan

Aisah.S.Kep :

saya sih lebih percaya polri

Eko :

tidak mungkin personil SPPG dipanggil kejaksaan sebelum ada pemeriksaan dari auditor BPKP dan ditemukan indikasi penyelewengan.

asasi naryo :

lah kok gitu sih😳

coolnamer :

lah kok gitu?

Albaz :

Arga :

mantappp ,harus gini dong , saling koreksi kalau ada yg salah ,jangan kompak korupsi tapi kompak tegakkan kebenaran 👍👍👍👍

realfast :

knp tidak boleh..ada udang di balik batu

Jakartaraya :

Dan rakyat tetap bayar pajak.

Tri :

maju terus kejaksaan

Uzzi :

saya jauh lebih percaya kejaksaan

Juragan Kos & Vila :

kok AI yg di bawah,,editan macam apa ini

uchis :

ini perintah ngawur...

Achosman :

Wah koq gini jadinya … harusnya memberikan contoh yg baik dlm penegakan Hukum … uuuuuuu

Coffe88 :

Itulah kalau institusi ngerjain yg bukan kerjaan institusi tersebut

exdarmawan09 :

Pantas dpt predikat no 1 Se Asia Tenggara. Semangat lanjutkan predikat no 1 dunia

eand 91 :

kalau tidak salah kenapa harus takut di panggil kejaksaan

RAFY SYAPUTRA SYAFUTRA :

kan pasti sampai ke bawah ke daerah mantap

Sejauh Mata Memandang :

Kejaksaan gk pny dapur MBG kn ya?

Mboujid :

kalau mmg ini benar sangat disayangkan negara mau dibawa kemn